PERAN PPAT DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT (STUDI KASUS YAYASAN PENDIDIKAN KERJASAMA)

ADITYA RAHMANDITA, Prof. Dr. Sulistiowati, S.H, M.Hum

2017 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis langkah-langkah yang dilakukan PPAT dalam pemberesan harta pailit pada Yayasan Pendidikan Kerjasama yang berupa tanah di luar mekanisme lelang. Serta untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala-kendala dalam pelaksanaan pemberesan harta pailit Yayasan Pendidikan Kerjasama beserta solusinya. Jenis Penelitian mengenai peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mengurus harta pailit merupakan penelitian normatif empiris. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah pedoman wawancara dan cara penelitiannya menggunakan wawancara mendalam (indepth interview). Hasil penelitian ini adalah bahwa peran PPAT dalam menyelesaikan pemberesan harta pailit berupa tanah diluar mekanisme lelang yaitu membuat Akta Jual Beli dan mendaftarkan ke kantor pertanahan. Ada perbedaan langkah- langkah yang dilakukan PPAT untuk pemberesan harta pailit berupa tanah Hak Guna Bangunan Nomor: 278, dengan luas 2.449 m2 dengan Hak Guna Bangunan No. 159, Luas 3.444 m2. Adapun langkah-langkah tersebut : mengumpulkan dan mempelajari semua data atau berkas kelengkapan, memberikan saran kepada pembeli tanah untuk melakukan sebagian pembayaran guna melunasi utang Yayasan kepada PT. Bank Bukopin, mendaftarkan Roya, pengecekan sertifikat, membuat proposal izin klarifikasi, mengurus Izin Penetapan Lokasi (IPL) dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT), membuat Akta Jual Beli dan memasukkan berkas ke Kantor Pertanahan. Kendala-kendala yang ditemui oleh kurator adalah debitur tidak kooperatif, Kurator kesulitan menemukan pembeli, Kurator kesulitan mendapatkan ijin dari Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kurator kesulitan mendapatkan ijin dari Hakim Pengawas.

This research aims to demonstrate and analyze the role of PPAT in finalizing the bankrupt property under Yayasan Pendidikan Kerjasama/ Cooperation Education Foundation in the form of land. As well as to investigate and analyze the hindrances in the process of the finalizing the bankrupt property of Yayasan Pendidikan Kerjasama/ Cooperation Education Foundation. The method in researching the role of Officials of Deed of Land in organizing the bankrupt property is using an empirical normative research. The research tools that has been used in this research is the interview guide and the in- depth interviews. The research shows that the main role of PPAT in finalizing the bankrupt property is by giving suggestions to land buyers to make a partial payment in order to pay off the debts to PT. Bank Bukopin, registering Roya, checking the certificates, making proposals for clarification permit, forming Location Determination License (IPL) and Land Use Change Permit (IPPT), formulating a Deed of Sale and submitting the documents to the Land Office. The hindrances that encountered by the curator are uncooperative debtors and creditors, the struggle to finding buyers, unresolved internal conflicts under Cooperation Education Foundation, the difficulty in obtaining permission from the Head Office of the Special Province of Yogyakarta Province and permission from Supervising Judge.

Kata Kunci : Jual beli tanah, Kepailitan, Yayasan