Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen terhadap Kedudukan Delik Aduan dalam Tindak Pidana Merek
BERLIANA DWI ARTHANTI, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.
2021 | Skripsi | S1 HUKUMPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana penerapan perlindungan bagi konsumen terhadap tindak pidana merek, khususnya apabila diperhadapkan dengan keberadaan delik aduan dalam tindak pidana merek. Selain mengkaji, penelitian ini juga dimaksudkan untuk menganalisa langkah-langkah strategis yang tepat digunakan untuk memaksimalkan penegakan perlindungan konsumen terhadap tindak pidana merek. Metode dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, sehingga memfokuskan analisis pada penerapan norma hukum positif. Pengambilan data dilakukan melalui kajian komprehensif dan pengolahan bahan pustaka, seperti bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Kajian komprehensif juga dilakukan atas hasil wawancara terhadap narasumber yang hasilnya digunakan sebagai penunjang data sekunder. Hasil penelitian dilakukan menggunakan metode kualitatif dan untuk menarik kesimpulan digunakan metode hermeneutic (penafsiran). Hasil dari penelitian hukum ini yakni pertama, adanya keselarasan antara UU Perlindungan Konsumen dengan UU MIG dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap tindak pidana merek kelak akan lebih menjamin perlindungan bagi semua pihak dan lebih bisa memberikan kepastian hukum. Perlindungan yang maksimal juga akan menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi konsumen dalam menggunakan setiap barang/jasa, serta menghindarkan negara dari dampak-dampak negatif lainnya. Kedua, keberadaan delik aduan dalam tindak pidana merek yang telah sesuai dengan karateristik Hak Kekayaan Intelektual sesungguhnya tidak memungkinkan lagi untuk diubah. Maka dari itu, perlu diciptakan terobosan baru guna memaksimalkan penegakan perlindungan konsumen terhadap tindak pidana merek, di antaranya dengan pemberian edukasi pentingnya perlindungan konsumen, perbaikan regulasi, penerbitan pedoman, memaksimalkan pengawasan, dan pembaharuan sistem informasi layanan pengaduan.
This legal research aims to examine the application of protection for consumers against brand crime, especially when faced with the 'crime by accusation' delict on a trademark crime. This research discusses strategic steps that are appropriate to maximize the enforcement of consumer protection against trademark crimes. This research applies the descriptive normative-juridical method that is focusing on analyzing the application of positive legal norms. This study was collected data through comprehensive and library research, such as primary, secondary, and tertiary legal materials. In addition to the research, the Author also collect data from interviews to support secondary data. The results were analyzed with the qualitative and hermeneutic method (interpretation) was used. The results of this legal research are first, the harmony between the Consumer Protection Law and the MIG Law will ensure the protection for all parties and provide more legal certainty. Maximum protection will also make consumers safer to use every good/service and prevent the country from other negative impacts. Second, the existence of a 'crime by accusation' delict in trademark crime is already appropriate with the characteristics of an Intellectual Property Right, so it is no longer possible to change. Therefore, it is necessary to create breakthroughs to maximize the enforcement of consumer protection against trademark crime, such as providing education about the importance of consumer protection, improving regulations, making guidelines, maximizing supervision, and updating the complaint service information system.
Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Tindak Pidana Merek, Delik Aduan, UU Perlindungan Konsumen, UU MIG.