AKSES PENDIDIKAN FORMAL BAGI ANAK PENGUNGSI LUAR NEGERI DI INDONESIA, Studi Kasus : Analisa Alasan Pemberian Akses Pendidikan Formal bagi Anak Pengungsi Luar Negeri di Provinsi DKI Jakarta

NIKMATUL HIDAYAH, Dr. Diah Kusumaningrum, M.A

2021 | Tesis | MAGISTER ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Penelitian ini membahas tentang alasan pemberian akses pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri di Indonesia dengan studi kasus di provinsi DKI Jakarta. Langkah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta untuk memberikan akses pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri yang berada diwilayahnya sangat menarik untuk diteliti mengingat Indonesia bukan sebagai negara yang meratifikasi konvensi pengungsi 1951 dan protokol 1967 yang secara yuridis Indonesia tidak terikat dalam kewajiban yang tercantum dalam konvensi ini. Dengan menggunakan perspektif konstruktivis dengan konsep identitas, penelitian ini melihat bahwa alasan pemberian akses pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri pada level sub-nasional atau level provinsi yaitu provinsi DKI Jakarta didasari oleh identitas kolektif yang telah dibentuk Indonesia pada level nasional sebagai negara yang peduli kepada pengungsi. Karena konstruksi identitas inilah pemerintah pada level provinsi juga akan merefleksikan identitas Indonesia ini dalam kebijakannya. Kebijakan pemberian akses pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri di Indonesia yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta juga terjustifikasi dengan telah adanya norma-norma kemanusiaan yang telah dimiliki Indonesia yaitu norma yang ada pada pancasila, Undang-undang HAM dan juga Undang-undang perlindungan anak. Pemberian akses pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri di provinsi DKI Jakarta dapat terlaksana dengan baik karena adanya kerjasama antara pemerintah provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Pendidikan provinsi DKI Jakarta, UNHCR, IOM, Dompet Dhuafa dan juga pihak sekolah. Untuk terus mendorong agar pemberian akses pendidikan formal bagi anak pengungsi luar negeri di provinsi DKI Jakarta menjadi lebih baik, maka diperlukan kerjasama yang lebih luas lagi dengan instansi-instansi pemerintah lainnya, sponsor/ organisasi penjamin pendanaan untuk anak pengungsi, dan juga organisasi non pemerintah baik domestik maupun internasional.

This study discusses the reason for providing access to formal education for refugee children in DKI Jakarta province. The policy of the DKI Jakarta provincial government to provide access to formal education for refugee children in its territory is very interesting for further research because Indonesia is not a signatory country to the 1951 refugee convention and the 1967 protocol, which legally Indonesia is not obliged by this convention. Using a constructivist perspective with the concept of identity, this research find that the reason for providing access to formal education for refugee children at the sub-national, DKI Jakarta province, is based on the collective identity that has been formed by Indonesia at the national level as a respect country to refugees. Due to this identity construction, the government at the provincial level will reflect Indonesia's identity in its policies. Providing access to formal education for refugee children in DKI Jakarta province has also been justified by humanitarian norms in Indonesia, the Pancasila norm, the Indonesian Human Rights Law and the Indonesian Child Protection Law. Providing access to formal education for refugee children in DKI Jakarta province can be implemented well because of the collaboration between the DKI Jakarta provincial government through the DKI Jakarta Provincial Education Office, UNHCR, IOM, Dompet Dhuafa and also the formal schools In DKI Jakarta Province. Therefore, a comprehensive cooperation is needed with other government agencies, sponsorship for refugee funding and domestic and international non-government organizations to encourage a better access to formal education for refugee children in the province of DKI Jakarta.

Kata Kunci : refugee children, education, konstructivism, identity