HAK PENGELOLAAN ATAU HAK PAKAI DI ATAS TANAH NEGARA UNTUK BANDARA UDARA MATHILDA BATLAYERI KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR

FANNY TANJAYA, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan atas tanah negara oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Bandara Udara Mathilda Batlayeri selanjutnya disebut BUMB, sistem keuangan pusat dan keuangan daerah dalam pemberian ganti kerugian pengadaan tanah BUMB dan pertimbangan Badan Pertanahan Nasional c.q Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dalam memberikan status hukum Hak Pakai atau Hak Pengelolaan untuk pemanfaatan BUMB. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis-normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu mengkaji data yang telah diperoleh, dalam hal ini data sekunder dan data primer, sehingga menghasilkan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan, kewenangan atas Tanah Negara oleh Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pemanfaatan BUMB, pelaksanaan pengadaan tanah dan penyelesaian ganti kerugian merupakan kewenangan pemerintah daerah mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dan mengenai proses pemberian hak dan pendaftaran hak merupakan kewenangan BPN. Sistem Keuangan untuk pemberian ganti kerugian Pengadaan Tanah BUMB bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Badan Pertanahan Nasional c.q. Kantor Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar akan memberikan Hak Pengelolaan kepada Kementerian Perhubungan c.q. Unit Penyelenggara Bandara Udara (UPBU) untuk pemanfaatan BUMB, dengan pertimbangan Hak Pakai sebagaimana yang dimohonkan oleh pemohon dianggap tidak tepat karena melihat objek digunakan untuk kepentingan umum.

This study aims to determine and analyze the authority over state land by the Central Government and Local Governments in the Utilization of Mathilda Batlayeri Airport, hereinafter referred to as BUMB, the central financial system and regional finance in providing compensation for BUMB land acquisition and consideration of the National Land Agency c.q the Archipelago Regency Land Agency of Tanimbar in giving the legal status of Right to Use or The Right to Manage for the utilization of BUMB. The research was conducted by using the juridical-normative research method. The data used in this study are secondary data and primary data. The data obtained were analyzed qualitatively, namely reviewing the data that had been obtained, in this case secondary data and primary data, so as to produce conclusions. The results show that the authority over State Land by the Central and Regional Governments in the utilization of BUMB, implementation of land acquisition and settlement of compensation is the authority of the regional government referring to the Decree of the Head of the National Land Agency Number 2 of 2003 concerning Norms and Standards for Management Mechanisms of Government Authority in the Land Sector. which is carried out by the Regency / City Government, and regarding the process of granting rights and registration of rights is the authority of BPN. The Financial System for providing compensation for BUMB Land Procurement comes from the Regional Revenue and Expenditure Budget. National Land Agency c.q. The Tanimbar Islands Regency Land Office will grant The Right to Manage to the Ministry of Transportation c.q. Airport Administering Unit (UPBU) for utilization of BUMB, with consideration of the Right to Use as requested by the applicant is deemed inappropriate because it sees the object being used for public interest.

Kata Kunci : Hak Pengelolaan, Hak Pakai, Tanah Negara, Kepentingan Umum