ANALISIS YURIDIS SURAT KUASA MENJUAL PADA AKTA PERIKATAN JUAL BELI BELUM LUNAS (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 757 PK/Pdt/2018)

KHARISMA DEWI, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum

2021 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim membatalkan (menyatakan tidak sah) Akta Perikatan Jual Beli dan Surat Kuasa Menjual antara pemilik tanah dengan pembeli pertama pada kasus Putusan Nomor 757 PK/Pdt/2018 serta pelindungan hukum terhadap pembeli tanah kedua yang beritikad baik karena pembatalan Surat Kuasa Menjual pada kasus Putusan Nomor 757 PK/Pdt/2018. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Didukung dengan wawancara narasumber dan menggunakan data sekunder untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil seluruh data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim membatalkan (menyatakan tidak sah) adalah pertama, karena pembeli pertama (tergugat) belum melunasi harga tanah sebagaimana kesepakatan yang dituangkan di dalam akta; kedua, karena di dalam akta perikatan jual beli dikatakan telah dibayar lunas, tetapi pada kenyataannya pembeli pertama (tergugat) belum membayar lunas. Dengan demikian Akta Perikatan Jual Beli pertama dibatalkan serta Surat Kuasa Menjualnya juga ikut menjadi batal karena merupakan perjanjian accesoir dari akta perikatan jual belinya. Pelindungan hukum terhadap pembeli tanah kedua dapat dilakukan dengan cara pembeli kedua menggugat penjual dengan gugatan wanprestasi agar pembeli mendapatkan pengembalian uang dari penjual. Hal tersebut dilakukan karena pengajuan pengesahan perikatan jual beli tanah kedua yang diajukan oleh pembeli kedua dalam kasus ini tidak dikabulkan oleh hakim karena telah dilakukan eksekusi terhadap tanah yang menjadi objek sengketa pada putusan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 35/Pdt.G/2001/Pn.SLMN yang mengharuskan semua keadaan kembali seperti semula.

This study aims to determine and analyze the judge's consideration of canceling (declaring invalid) the Sale and Purchase Agreement Deed and Power of Attorney to Sell between the land owner and the first buyer in the case of Decision Number 757 PK / Pdt / 2018 as well as legal protection for the second land buyer who has good intentions because cancellation of Power of Attorney to Sell in the case of Decision Number 757 PK / Pdt / 2018. This is a descriptive research with the type of normative juridical research. Supported by interviewing sources and using secondary data to answer problems in research. The results of all data obtained were processed and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that the judge's consideration to cancel (declare invalid) is first, because the first buyer (defendant) has not paid the price of the land as stated in the agreement stated in the deed; second, because in the sale and purchase agreement deed it is said to have been paid in full, but in reality the first buyer (defendant) has not paid in full. Thus the first Sale and Purchase Agreement Deed (PPJB) is canceled and the Power of Attorney to Sell also becomes canceled because it is an accessoir agreement of the Sale and Purchase Agreement deed. Legal protection for the second land buyer can be done by means of the second buyer suing the seller with a suit of default so that the buyer gets a refund from the seller. This was done because the judge's request for ratification of the second land sale and purchase agreement filed by the second buyer in this case was not granted because the land that was the object of the dispute was executed in the decision of the Pengadilan Negeri Sleman on Decision Number 35/Pdt.G/2001/Pn. SLMN which requires all conditions to return to normal.

Kata Kunci : Power of Attorney to Sell, Deed of Unpaid Sale and Purchase Agreement, Judges Considerations, Legal Protection.