Kebijakan Publik dan Pemenuhan Hak Masyarakat Penghayat (Studi Kasus tentang pelayanan pengajaran pendidikan kepercayaan kepada pelajar tingkat menengah atas/kejuruan di Yogyakarta)

BETESDA BARU SORMIN, Miftah Adhi Ikhsanto, S.I.P., M.I.O.P

2021 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta dalam memenuhi hak pengajaran pendidikan kepercayaan bagi pelajar penganut penghayat kepercayaan tingkat menengah atas/kejuruan di DIY. Hal ini diakibatkan oleh hadirnya Peraturan Menteri dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2016 Tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan bagi Penghayat, lalu kebijakan ini telah dilaksanakan di beberapa sekolah menengah atas dan kejuruan yang ada di DIY. Kajian ini berusaha menganalisis lebih jauh tentang kepentingan dan aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan serta menjelaskan upaya pemerintah Provinsi DIY dalam memenuhi layanan pengajaran pendidikan kepercayaan. Konsep yang digunakan dalam menganalisis penelitian ini adalah konsep implementasi kebijakan yang diteorikan oleh Marilee S. Grindle. Mendalami lebih jauh pengajaran pendidikan kepercayaan yang didapatkan siswa penghayat dilihat berdasarkan konten dan konteks kebijakan. Kajian ini juga tentu melihat hasil dari implementasi kebijakan pengajaran pendidikan kepercayaan di DIY.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan menggunakan metode studi kasus. Lebih lanjut dalam kajian ini teknik pengumpulan data primer dilakukan melalui kegiatan wawancara. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan media. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa upaya Pemerintah Provinsi DIY dalam pemenuhan hak layanan pendidikan kepercayaan yang bagi siswa SMA/SMK penghayat didasari kekuatan hukum yang tercantum dalam Permendikbud No. 27 Tahun 2016 tentang layanan pendidikan bagi penghayat. Dinas Pendidikan sebagai perpanjangan tangan di lapangan dalam memfasilitasi kebijakan ini, memberikan ruang bagi beberapa SMA/SMK yang ada di DIY berdasarkan data yang tercatat dalam Data Pokok Pendidikan. Dalam implementasi kebijakan ini ditemukan bahwa tentu kebijakan ini memberikan pengaruh positif dan kebermanfaatan walaupun masih kurangnya sumber daya dalam mendukung pelaksanaan kebijakan ini, dari sumber daya manusia seperti guru pengajar pendidikan kepercayaan yang masih kurang, �gaji� pengajar yang minim, fasilitas seperti ruangan dan kelengkapan kurikulum yang belum sepenuhnya lengkap. Kemudian, dalam implementasi kebijakan ini, masyarakat penghayat yang �terpecah� membuat setiap siswa penghayat tidak dapat merasakan layanan pendidikan kepercayaan. Hal itu dikarenakan adanya siswa penghayat murni yaitu penghayat yang beridentitas sebagai penghayat kepercayaan dan penghayat campuran yaitu penghayat yang beragama. Hal ini mengakibatkan beberapa siswa penghayat yang beragama memilih melanjutkan pendidikan agama seperti sebelumnya saat mengikuti pendidikan di SD dan SMP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengajaran pendidikan kepercayana yang ada di DIY memberikan pengaruh dan kebermanfaatan bagi penghayat itu sendiri. Namun, karena kurangnya sosialisasi dan edukasi bagi beberapa pihak, masyarakat penghayat termasuk siswa penghayat sering mendapatkan diskriminasi dan tindakan intimidasi. Kajian ini menyimpulkan bahwa dalam menciptakan implementasi yang baik dan terarah, komunikasi dan kerjasama aktor adalah yang utama. Komunikasi antar masyarakat dan pemerintah, pemerintah dengan pihak sekolah, pihak sekolah dengan masyarakat penghayat serta keterlibatan masyarakat umum. Kata Kunci: Penghayat Kepercayaan, Implementasi Kebijakan, Yogyakarta

This study analyzes how the government of Yogyakarta Province in fulfilling the teaching rights of faith education for students who adhere to high secondary /vocational beliefs in DIY. This is due to the presence of Ministerial and Cultural Regulation No. 27 of 2016 on Trust Education Services for Dreamers, then this policy has been implemented in several high schools and vocational schools in DIY. This study seeks to further analyze the interests and actors involved in policy implementation and explain the efforts of the Provincial Government of DIY in fulfilling the teaching services of trust education. The concept used in analyzing this research is the concept of policy implementation theorized by Marilee S. Grindle. Delve further into the teaching of trust education that students get viewed based on content and policy context. This study also certainly looks at the results of the implementation of faith education teaching policy in DIY. This research uses qualitative method and using case study method. Furthermore, in this study, primary data collection techniques were conducted through interview activities. While secondary data collection is obtained through literature and media studies. In this study it was found that the efforts of the Provincial Government of DIY in fulfilling the rights of trust education services for high school / vocational students are based on the strength of the law listed in Permendikbud No. 27 Year 2016 on education services for dreamers. Education Office as an extension in the field in facilitating this policy, providing space for several high schools / vocational schools in DIY based on data recorded in the Main Data of Education. In the implementation of this policy, it was found that of course this policy has a positive influence and benefit despite the lack of resources in supporting the implementation of this policy, from human resources such as teachers who are still lacking trust education teachers, minimal teacher 'salaries', facilities such as rooms and curriculum completeness that is not fully complete. Then, in the implementation of this policy, the community of dreamers who are 'divided' makes every dreaming student can not feel the service of trust education. This is because there are students who are pure dreamers who identify as believers and mixed dreamers who are religious dreamers. This resulted in some religious students choosing to continue their religious education as before while attending elementary and junior high schools. The conclusion of this research is the teaching of belief education in DIY to give influence and benefit to the dreamer itself. However, due to the lack of socialization and education for some parties, the community of dreamers including students often get discrimination and acts of intimidation. This study concludes that in creating a good and targeted implementation, communication and cooperation of actors is the main one. Communication between the community and the government, the government with the school, the school with the community and the involvement of the general public. Keywords: Trust Dreamer, Policy Implementation, Yogyakarta

Kata Kunci : Penghayat Kepercayaan,Implementasi kebijakan,Yogyakarta