Municipal Bonds as Alternative Infrastructure Development Financing in Indonesia

M ADAM HIKMAWAN, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Sistem desentralisasi yang diterapkan di Indonesia membuat pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tugas yang lebih banyak, yang berarti lebih banyak anggaran juga dibutuhkan. Namun demikian, sebagian besar pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan dari pemerintah pusat, yang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan operasional seperti gaji pegawai. Sebaliknya, belanja modal dan pembangunan infrastruktur untuk mengatasi permasalahan di daerah masih kurang memadai. Oleh karena itu, alternatif pembiayaan pembangunan sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah. Pinjaman daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan alternatif yang telah diterapkan di beberapa negara. Skema ini cocok untuk mendanai pembangunan infrastruktur guna mengatasi kendala moral dan waktu dalam pembiayaan infrastruktur. Selain itu, skema ini juga lebih cenderung diterapkan di negara demokratis. Meskipun beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemerintah daerah di Indonesia secara finansial mampu melakukan pinjaman daerah, hanya sedikit daerah yang telah memanfaatkan skema tersebut untuk pembiayaan infrastruktur. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan aspek yang lebih luas meliputi dimensi teknis, ekonomi dan keuangan, politik serta administrasi, penelitian ini mencoba menjelaskan mengapa hanya sedikit pemerintah daerah yang telah melakukan pinjaman daerah. Dengan menerapkan metode deskriptif kualitatif, studi ini menemukan bahwa keterbatasan kapasitas fiskal, preferensi politisi terhadap jenis proyek, serta perilaku top-level bureaucrats dalam penganggaran daerah menjadi penyebab utama kurangnya implementasi pinjaman daerah di Indonesia. Selain itu, koordinasi yang baik antara kepala daerah, birokrat, dan anggota DPRD menjadi faktor penting dalam implementasi pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur.

The decentralization system implemented in Indonesia makes local governments have more tasks, meaning that more funds are also needed. However, most local governments still rely on transferred funds from central governments, and the budgets are mostly spent on operational needs such as civil servant salaries. On the contrary, capital projects and infrastructure development to address rural and urban problems are inadequate. Therefore, alternative development financing is urgently needed by local governments. Municipal bonds are one of the sources of alternative financing implemented in some countries. This scheme is suitable to finance infrastructure development to overcome moral and time constraints in capital financing. Moreover, this scheme is more likely to be implemented in democratic countries. Even though several previous studies also show that local governments in Indonesia are financially able to issue municipal bonds, only a few regions have utilized them for infrastructure financing. Therefore, by considering the broader aspects regarding technical, economic and financial, political, and administrative dimensions, this study tries to find out the reasons why there are only a few local governments that have issued municipal bonds. By implementing a qualitative descriptive method, this study found that the limited fiscal capacity, politicians� preference on the types of projects, and the top-level bureaucrats� behavior in local budgeting are the reasons for the lack of municipal bonds implementation in Indonesia. Moreover, adequate coordination between the head of region, bureaucrats, and the members of the Local House of Representatives is the critical factor in implementing municipal bonds as an alternative infrastructure development financing.

Kata Kunci : Alternative financing, municipal bonds, infrastructure development