KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI HAK ATAS TANAH YANG DIBUAT OLEH NOTARIS (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman Nomor : 53/Pdt.G./2014/PN.Smn)

SOLIHUL HADI, Dr. Jur.Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang kekuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris dalam sistem hukum pendaftaran tanah di Indonesia dan tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang dirugikan dari Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yang bersifat normatif yang disertai dengan data empiris yang berasal dari narasumber sebagai pendukung atas penelitian normatif. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dioleh secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sempurna. Kedua, tanggung jawab Notaris terhadap pihak yang dirugikan yaitu dalam membuat akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah memuat klausul yang jelas dan tegas yang mengatur hak dan kewajiban para pihak tersebut secara seimbang dan adil, dan juga Notaris menjelaskan secara terperinci mengenai akibat hukum dari penandatanganan akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut.

This research is aimed at revealing and analyzing the Sales and Purchase Agreement force made by a notary in the land registration system in Indonesia and his or her responsibility for the aggrieved party from the Land Rights Sales and Purchase Agreement. This research used a normative method with empirical data from sources as its support. The data, both primary and secondary data, were analyzed qualitatively and presented descriptively. The results of the research show that the Sales and Purchase Agreement made by the notary and its stipulated-by-law form are authentic deeds that have perfect law of evidence. In terms of the notary's responsibility for the aggrieved party in issuing the Land Sales and Purchase Agreement deed, it shows that it contains clear and firm clauses that regulate the rights and obligations of the parties in a balanced and fair manner. Also, He or she explains the legal consequences of signing the sales and purchase agreement deed in details.

Kata Kunci : Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Hak Atas Tanah, Notaris