PREFERENSI PRAKTISI DALAM ALOKASI RISIKO PADA PROYEK INFRASTRUKTUR DENGAN SISTEM KEMITRAAN PEMERINTAH-BADAN USAHA (KPBU)

M DZAKI AGUNG G, Budi Hartono, S.T., M.PM., Ph.D.

2020 | Skripsi | S1 TEKNIK INDUSTRI

Salah satu faktor penentu mendorong pertumbuhan ekonomi di suatu negara adalah pembangunan fasilitas infrastruktur yang merata dan berkesinambungan. Untuk melakukan pengelolaan dan manajemen tersebut, pemerintah menerapkan sistem Kemitraan Pemerintah-Badan Usaha (KPBU) dalam menjalankan proyek pembangunan fasilitas infrastruktur. Pihak badan usaha ditarik sebagai mitra pelaksana yang akan ikut serta bersama pihak pemerintah dalam proses pengelolaan sumber daya serta pengalokasian risiko dalam periode pelaksanaan proyek. Penelitian ini meneliti tentang preferensi pengalokasian risiko oleh 37 orang praktisi dari pihak pemerintah pada proyek pembangunan infrastruktur dengan sistem KPBU. Faktor risiko yang mempengaruhi preferensi tersebut yaitu risiko yang diakibatkan oleh kebiijakan politik dan pemerintah, risiko yang diakibatkan oleh legal serta risiko yang diakibatkan oleh desain risiko sisa. Faktor-faktor risiko tersebut diasumsikan terjadi ditengah pandemi COVID-19 yang melanda suatu negara hipotesis. Metode analisis konjoin digunakan dalam meneliti preferensi praktisi mengenai pengalokasian risiko. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai importance value dari kebijakan politik dan pemerintah dengan level negatif sebesar 0,230 dan derajat kepentingan atribut kebijakan politik dan pemerintah sebesar 48,444. Hasil analisis menunjukkan bahwa pihak pemerintah cenderung memilih untuk menanggung sebagian besar risiko dalam proyek apabila kondisi kebijakan politik dan pemerintah buruk.

One of economic growth determinants in a country is equitable and sustainable development of infrastructure facilities. To manage it, the government applies Public Private Partnership (PPP) system in performing development project of infrastructure facilities. Business entities are involved as implementation partners that participate with the government in resource management process and risk allocation during the period of project implementation. This research studied about the preferences of risk allocation by 37 practitioners from the government on infrastructure development project with PPP system. Risk factors that affected those preferences were the risks which were caused by political and government policy, legal, and residual risk design. Those risk factors were assumed to occur during COVID-19 pandemic in a hypothesized country. Conjoint analysis method was used in studying practitioners’ preferences about risk allocation. Analysis result showed utility estimate value from political and government policy with negative level amounted to 0,230 and importance value of political and government attribute of policy amounted to 48,444. Analysis result showed that government preferred to endure most of the project risks if political and government policy was in bad condition.

Kata Kunci : Proyek Infrastruktur, Preferensi Praktisi, Alokasi Risiko, Analisis Konjoin, Faktor Risiko