Aspek Hukum Persaingan Usaha Dalam Kasus Mekanisme Wholesaler Pada Penjualan Tiket Umrah PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

MARINA RAMADHANI, Karina Dwi Nugrahati Putri, S.H., LL.M., M.Dev.Prac. (Adv.)

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Menganalisis dan mengkaji lebih mendalam mengenai mekanisme wholesaler yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. pada penjualan tiket penerbangan umrah rute MEA (Middle East Airlines) dalam info GA Nomor: 001/GA/NH/III/19 yang efektif per 1 Maret 2019. Hal itu dikarenakan bahwa adanya dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat pada penunjukan wholesaler tersebut, yang kemudian akan dilihat dari sudut pandang hukum persaingan usaha. Penelitian ini bersifat eksploratif dengan jenis penelitian normatif. Bahan penelitian berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Cara pengumpulan data sekunder dengan metode dokumentasi sedangkan cara pengumpulan data primer dengan cara wawancara kepada responden dan narasumber. Alat pengumpulan data sekunder dengan studi dokumen dan alat pengumpulan data primer dengan pedoman wawancara. Hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dan data yang dihasilkan berupa data deskriptif analitis. Cara berpikir yang digunakan adalah cara berfikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa dari pandangan hukum persaingan usaha terkait mekanisme wholesaler penjualan tiket umrah MEA Route PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. diketahui jika telah terciptanya hambatan horizontal bagi biro dan agen lainnya untuk masuk ke dalam pasar penerbangan umrah, dikarenakan adanya tujuan secara tidak langsung untuk mengendalikan distribusi peredaran tiket penerbangan umrah maskapai Garuda Indonesia dan menjadikan persaingan usaha yang tidak sehat. Dilihat dari adanya pelanggaran prinsip persaingan usaha pada indikator Toolkit OECD yaitu daftar persaingan usaha A1 dan A3, selain itu dalam indikator untuk menyatakan terjadinya persaingan usaha tidak sehat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 termasuk dalam persaingan usaha yang dilakukan dengan cara menghambat terjadinya persaingan di antara pelaku usaha. Adapun pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang paling tepat dikenakan adalah Pasal 19 huruf c. Dampak dengan adanya mekanisme wholesaler yang dilakukan oleh PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. pada penjualan tiket penerbangan umrah lebih kepada dampak negatif terhadap konsumen, biro dan agen perjalanan umrah lain, serta PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itu sendiri.

This present research analyzes and studies more deeply about the wholesaler mechanism carried out by PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. on Umrah flight ticket sales for the MEA (Middle East Airlines) route in GA info Number: 001/GA/NH/III/19 which was effective as of March 1, 2019. This is due to the allegation of monopolistic practices and unfair business competition at the appointment of the wholesaler which will then be viewed from the viewpoint of business competition law. This is an explorative study with normative research type. The research materials were obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The secondary data was collected by using documentation method; while the primary data was collected by using respondents and informants interviews. Secondary data collection used document studies and primary data collection used interview guidelines. The research results were analyzed qualitatively and the resulting data was in the form of descriptive analytical data. The way of thinking used was deductive. Based on the research results, it can be stated that from the viewpoint of business competition law, the wholesaler mechanism of Umrah flight ticket sales of PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. on MEA Route, It is known that horizontal barriers have been made for bureaus and other agents to participate in the Umrah flight ticket market, due to an indirect objective of controlling the distribution of Umrah flight tickets for Garuda Indonesia airlines and causing unfair business competition. Viewed from the violation of business competition principle in the OECD Toolkit indicator, namely the list of business competition A1 and A3, in addition to that in the indicators to state the occurrence of unfair business competition, Law No. 5 of 1999 is included in business competition carried out by inhibiting competition among business actors. In Law Number 5 of 1999, the most appropriate article to be imposed is Article 19 letter c. The impact of the wholesaler mechanism of Umrah flight ticket sales carried out by PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. has more negative impacts on consumers, bureaus, and other Umrah travel agents as well as PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. itself.

Kata Kunci : Hukum Persaingan Usaha, Mekanisme Wholesaler, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., Business Competition Law, Wholesaler Mechanism, PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.