TATA KELOLA KSPN DANAU TOBA DALAM PENGEMBANGAN WILAYAH YANG DIDOMINASI KAWASAN HUTAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA

MARRIS HENDRA S, Prof. Ir. Bakti Setiawan, M.A. Ph.D; Doddy Aditya Iskandar, S.T., MCP., Ph.D.

2020 | Tesis | MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Bentuk tata kelola kawasan strategis yang memiliki sifat lintas batas administasi dan melibatkan banyak stakeholder Pemerintah cenderung dipengaruhi oleh kepentingan fragmentasi birokrasi. Demikian halnya dalam pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Danau Toba yang meliputi 8 (delapan) Pemerintah Daerah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat. Perbedaan visi dan misi pembangunan pada masing Daerah, karakteristik budaya termasuk dalam hal kepemilikan lahan yang bersifat komunal, ketersediaan sumber daya, keterbatasan ruang dan wilayah yang didominasi kawasan hutan negara turut berpengaruh dalam bentuk pengelolaan yang dilakukan oleh Pemerintah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi kasus, melalui pengumpulan data dengan wawancara (depth interview), observasi lapangan, studi literatur dan data sekunder. Hasil dari tulisan ini adalah bentuk tata kelola KSPN Danau Toba yang kompetitif dan kolaboratif sebagai akibat dari kepentingan fragmentasi birokrasi dimana melalui analisa data hal tersebut dipengaruhi oleh 2 (dua) faktor yaitu ketersediaan sumber daya dan tata kelola birokrasi. Pelibatan banyak stakeholder Pemerintah dalam pengelolaan kebijakan KSPN Danau Toba harus dibarengi dengan regulasi yang jelas dan pasti serta komunikasi yang memperhatikan kepada nilai-nilai budaya setempat.

The form of strategic area governance that have cross-border administrative and involves many government stakeholders tends to be influenced by the interests of bureaucratic fragmentation. Such is the case in the management of the Lake Toba National Tourism Strategic Area which includes 8 (eight) District Government, Provincial Government and Central Government. Differences in vision and mission of development in each region, cultural characteristics including communal land ownership, availability of resources, limited space and areas dominated by state forest areas also influence the form of management carried out by the Government. The method used in this paper is a case study, through data collection by interview (depth interview), field observations, literature studies and secondary data. The result of this paper is a competitive and collaborative form of management of the Lake Toba KSPN as the impact of the interests of bureaucratic fragmentation where through data analysis this is influenced by 2 (two) factors, namely the availability of resources and bureaucratic governance. The involvement of many Government stakeholders in the management of the Lake Toba KSPN policy must be accompanied by clear and certain regulations and communication that pays attention to local cultural values.

Kata Kunci : KSPN, Kawasan Hutan, Tata Kelola, Fragmentasi,