KONKURENSI KEWENANGAN PEMBUATAN AKTA PERTANAHAN ANTARA PPAT DENGAN NOTARIS

ANA ROSITA, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk 1. menganilisis konkurensi kewenangan PPAT dengan Notaris dalam membuat akta pada kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah ditinjau berdasarkan asas mutakhir. 2. menganilisis penyelenggaraan administrasi pertanahan dalam menyediakan data dan informasi sebagai dasar untuk dapat mewujudkan asas mutakhir. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan studi dokumen. Pengumpulan data sekunder dilakukan terutama terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaedah hukum. Penelitian ini dianalisis secara kualitatif, seluruh data disusun secara sistematis untuk memberi pemahaman secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf f UU Nomor 2 Tahun 2014 menyebabkan konkurensi kewenangan pembuatan akta Pertanahan antara PPAT dengan Notaris, sehingga data dan informasi dibidang pertanahan tidak terintegrasi di BPN. Hal ini mengakibatkan asas mutakhir dalam pendaftraan tanah tidak dapat terwujud. PPAT dengan Notaris merupakan dua jabatan yang berbeda tugas dan kewenangannya dan berada pada struktur organiasai yang berbeda pula. Untuk mewujudkan asas mutakhir dalam administrasi pertanahan perlu meningkatkan layanan �¢ï¿½ï¿½sentuh tanahku�¢ï¿½ï¿½ sebagai layanan yang potensioal untuk dapat diakses di kalangan masyarakat pada era digital saat ini dengan menyesuaikan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2017

ABSTRACT This study aims to 1. analyze the concurrency of the PPAT and Notary's authority in making deeds on the maintenance of land registration data based on current principles. 2. analyze the implementation of land administration in providing data and information as a basis for realizing current principles. This type of research uses descriptive normative legal research using secondary data obtained through library research with document study. Secondary data collection is carried out mainly on primary legal materials and secondary legal materials as long as these materials contain legal principles. It was analyzed qualitatively, all data were arranged systematically to provide a comprehensive understanding. The results of this study indicate that the provision of Article 15 paragraph (2) letter f of Law Number 2 of 2014 causes concurrent authority for making Land Title deeds between PPAT and Notary, so that data and information in the land sector are not integrated in BPN. This resulted in the latest principle in land registration not being realized. PPAT and Notary are two positions that have different duties and authorities and are in different organizational structures. To realize the latest principles in land administration, it is necessary to improve the �¢ï¿½ï¿½sentuh tanahku�¢ï¿½ï¿½ service as a potential service that can be accessed by the public in the current digital era by adjusting the Regulation of the Minister of ATR/BPN Number 5 of 2017.

Kata Kunci : Konkurensi Kewenangan, Asas Mutakhir, Data dan Informasi, Administrasi Pertanahan