ANALYSIS ON THE LEGAL STANDARDS OF BEST ENVIRONMENTAL PRACTICES FOR CONDUCTING SEABED MINING ACTIVITIES UNDER ISA REGIME

AICHA GRADE REBECCA, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Kemungkinan dampak lingkungan dari Penambangan Dasar Laut telah menjadi salah satu aspek yang paling diperdebatkan dari Kegiatan Penambangan Dasar Laut. Fakta bahwa lingkungan Laut Dalam merupakan habitat spesies endemik yang tidak ada di tempat lain di bumi menimbulkan pertanyaan hukum bagi Otoritas Dasar Laut Internasional sebagai badan yang ditunjuk oleh Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hukum Laut dalam mengelola dan mengawasi Penambangan Laut Dalam dalam menemukan solusi rumit antara mempertahankan praktik lingkungan terbaik untuk semua negara terlepas dari kapasitas mereka serta memastikan bahwa tidak akan ada efek yang berkepanjangan terhadap lingkungan saat negara mulai menjelajahi perbatasan terakhir bumi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi aplikasi dari pendekatan yang berbeda tentang bagaimana negara-negara dengan berbagai status pembangunan yang berbeda (Negara Maju, Berkembang & Negara Berkembang Pulau Kecil ) dalam menerapkan praktik lingkungan terbaik dalam Perundang-undangan Nasional mereka dalam Melakukan Penambangan Dasar Laut, sebagai sebuah bentuk kewajiban yang disyaratkan oleh ISA dalam melakukan Penambangan Dasar Laut. Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal untuk menganalisis penggunaan sumber hukum primer seperti konvensi dan rekomendasi internasional serta peraturan dan regulasi administrasi nasional untuk membuat analisis perbandingan terhadap berbagai standar lingkungan yang diberlakukan oleh negara yang berbeda. Dengan demikian, penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif-komparatif. Perbandingan antara faktor-faktor inti historis, fungsional dan umum antar negara telah menghasilkan temuan-temuan berupa adanya kepentingan bersama untuk melindungi lingkungan antara undang-undang nasional negara yang berbeda yang diterapkan dengan cara yang berbeda. Tren tersebut mencakup negara yang lebih besar yang mengatur DSM dengan pendekatan yang lebih komersial, dan negara SIDS untuk mengatur DSM dengan tindakan perlindungan lingkungan yang lebih ketat.

The possible environmental impact from Seabed Mining has already been one of the most disputed aspects of Seabed Mining Activities. The fact that the Deep Sea environment is the habitat for endemic species that do not exists anywhere else on earth created a legal questions for the International Seabed Authority as the appointed bodies by the United Nations Conventions on Law of the Sea in managing and supervising Deep Sea Mining activity in the Area in finding a delicate solutions between maintaining best environmental practices for all states, irrespective of their capacity as well as making sure that there would be no prolonged effect to the environment as states started to explore the last frontier of the earth. The aim of this research is to explore the applications of different approach on how different states with various development status (Developed, Emerging Economies & Small Island Developing States) applied best environmental practices within their National Legislations in Conducting Seabed Mining, as a form of obligations that was required by the ISA in conducting Seabed Mining. This research uses a doctrinal approach to analyse the use of primary legal sources such as international conventions and recommendations as well as national administrative rules and regulations to make a comparison analysis on different environmental standards that was enacted by different states. As such, this research is categorized as normative � comparative legal research. The comparison between historical, functional and common core factors between states had resulted into the findings of a similar common core means of protecting the environment between different states national legislations in a different manner. The trends includes larger states regulating DSM with a more commercial approach, and SIDS states regulating DSM with a stricter environmental protection measures.

Kata Kunci : UNCLOS, International Seabed Authority, Seabed Mining, Best Environmental Practices