An Analysis of Threats of the Death Penalty: A Comparative Study of Indonesia and Vietnam Legal System in Regards with the United Nations Convention Against Corruption

TRIAS PUTRI R, Sri Wiyanti Eddyono, S.H.,LL.M.(HR).,Ph.D

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis bagaimana hukuman mati pada kasus korupsi diatur berdasarkan standar hukum internasional beserta unsur-unsurnya. Terlebih lagi, korupsi tersebar luas di seluruh Indonesia dan Vietnam. Lebih lanjut, penelitian ini juga menganalisis bagaimana efektifitas penerapan ketentuan sistem hukum pidana terkait kasus korupsi dengan pertumbuhan ekonomi kedua negara. Apalagi kewajiban yang timbul dari Ratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan menyajikan analisis apakah hukuman mati sebagai hukuman maksimal untuk kasus korupsi perlu dilanjutkan di masa depan. Tesis ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Data difokuskan pada inventarisasi hukum positif, prinsip dan doktrin hukum, penemuan hukum, sistematika hukum, hukum komparatif dan sejarah hukum. Peran NCB Interpol Indonesia mengenai kerja sama internasional tidak memiliki kontribusi nyata untuk menyelesaikan kasus. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, setelah ratifikasi Konvensi, Vietnam terus menunjukkan kemauan politik dan tekad yang tinggi dalam pekerjaan anti-korupsi. Berdasarkan temuan, masalah ini terjadi di bawah sistem hukum Indonesia karena ketidakpastian hukum dalam beberapa ketentuan dalam peraturan tersebut. Lebih lanjut, dengan studi kasus Indonesia, korupsi mempengaruhi tingkat kemiskinan secara tidak langsung melalui dampaknya terhadap variabel-variabel seperti pengeluaran sosial untuk pendidikan dan kesehatan, terutama dalam jangka panjang. Sementara, menurut penelitian dengan studi kasus Vietnam, korupsi memiliki konsekuensi langsung pada faktor ekonomi dan pemerintahan yang menghasilkan kemiskinan. Karena itu, kerjasama internasional dan bantuan teknis termasuk pengembalian aset kejahatan menjadi penting. Pemerintah kedua negara perlu mendorong kebijakan yang lebih fokus pada pencegahan dengan mereformasi sistem pemerintahan dan penegakan hukum agar lebih terintegrasi dan akuntabel. Apalagi ancaman hukuman mati tidak efektif berdasarkan data dan informasi yang diberikan.

This research is aimed to understand and analyze how death penalty on corruption case regulate under international legal standards with its elements. Moreover, corruption is widespread throughout Indonesia and Vietnam. Further, this research also analyzes how the effectivity of both criminal legal system provision application regarding corruption cases with both state economic growth. Moreover, the obligations that arising from the Ratification of the United Nations Convention Against Corruption. Therefore, this research will also present analysis on whether the death penalty as maximum penalties on corruption case need to be continue in the future. This thesis employs normative legal research approach. Data was focuses on the inventory on positive law, principles and legal doctrines, discovery of law, systematic of law, comparative law and history of law. The role of NCB Interpol Indonesia regarding international cooperation has no real contribution to solving a case. But in recent years, after the ratification of UNCAC, Vietnam continues to show its political will and high determination in anti-corruption work. Based on the findings, these issues occurred under Indonesia legal system because of the legal uncertainty in several provisions within the regulation. Further, with Indonesia case studies, corruption affects the poverty level indirectly through its impact on variables such as social spending on education and health, especially in the long run. While, according to the research with Vietnam case studies, corruption has direct consequences on economic and governance factors that in turn produce poverty. Therefore, international cooperation and technical assistance including the return of assets of crime is important. The governments of the two states need to push policies that have more focus on prevention by reforming the government system and law enforcement to be more integrated and accountable. Moreover, the threat of the death penalty is not effective based on the data and information provided.

Kata Kunci : Corruption, Death Penalty, Legal Comparison