PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

FRANGKY ZACHAWERUS, Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum;Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M.

2020 | Disertasi | DOKTOR ILMU HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui dan memahami latar belakang lahirnya pengaturan kewenangan MK untuk menguji formil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dan untuk mendapatkan pemahaman mengenai konsep pengujian formil undang-undang menurut UUD NRI 1945. Serta, untuk mengetahui akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari putusan pengujian formil undang-undang. Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian normatif dengan mengumpulkan data sekunder yang diperlukan sebagai bahan hukum dalam menganalisis pokok permasalahan. Bahan penelitian yaitu bahan hukum primer berupa perturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pokok permasalahan, dan bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penellitian, risalah pembentukan dan perubhan UUD 1945, serta bahan hukum tersier dalam bentuk Kamus dan lain-lain. Hasil Penelitian ini menyimpukan : (1) kewenangan MK untuk dapat melakukan pengujian formil undang-undang merupakan bagian dari implementasi konsep pemisahan kekuasaan fungsional (Functional Separation of Power) melalui penerapan prinsip Cheks and Balances dalam UUD NRI 1945, khususnya di bidang legislasi. (2) Konsep pengujiaan formil undang-undang berdasarkan UUDNRI 1945 adalah kewenangan untuk melakukan pengujian terhadap 2 (dua) hal, yaitu a) Memastikan tidak dilanggarnya kewenangan konstitusional DPR, DPD, dan Presiden dalam pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945, b) Memastikan tidak dilanggarnya proses pembentukan undang-undang yang telah ditentukan dalam UUD NRI 1945.(3) undang-undang yang tidak dapat dibuktikan inkonstitusional harus dianggap konstitusonal. Sebaliknya, apabila undang-undang yang dilahirkan dari proses pembentukan yang inkonstitusional, haruslah dianggap sebagai tindakan inkontsitusional dan harus dibatalkan. Demikian juga seluruh tindakan hukum yang telah dibuat berdasarkan undang-undang yang inkonstitusional harusnya dibatalkan juga. Dengan demikian, sifat putusan pengujian formil undang-undang harusnya bersifat retroaktif.

This research aims to: (1) be able to know and understand the background of the birth of the authority of the MK to formally examine the law against the Constitution in the formulation of the norms of the UUDNRI 1945; (2) get an understanding of the concept of the formal examination of law according to the UUDNRI 1945; (3) know the legal consequences that can be caused by the decision of the law formal examination. This research is classified in the type of normative research by collecting secondary data needed as the legal material in analyzing the subject matter. The research material is primary legal material in the form of legislation that has relevance to the subject matter, and secondary legal material in the form of books, research results, minutes of the formation and amendments to the UUDNRI 1945, and tertiary legal materials in the form of dictionaries and others. The results of this study conclude: (1) The authority of the MK to be able to carry out the formal law examination is part of the implementation of the concept of Functional Separation of Powers through the application of the Cheks and Balances principle in the UUDNRI 1945, especially in the field of legislation. (2) The concept of the formal law examination based on the UUDNRI 1945 is the authority to test two things, namely (a) ensuring that the constitutional authority of the People's Representative Council (DPR), Regional Representative Council (DPD), and the President, are not violated in the formation of law based on the UUDNRI 1945; and (b) ensuring that there is no violation of the process of forming the law that has been determined in the UUDNRI 1945. (3) Laws that cannot be proven unconstitutional must be considered constitutional. On the contrary, if the law that is born from the process of formation is unconstitutional, it must be considered as unconstitutional, and must be canceled. Likewise, all legal actions that have been made based on unconstitutional law should also be canceled. Thus, the nature of the decision of the formal law examination should be retroactive.

Kata Kunci : Undang-Undang, Pengujian Formil, MK