Urgensi Mengembangkan Akuntabilitas Dalam Berkebebasan: Ironi Keharusan Memfilter Informasi di Karanganyar

Oktafiani Putri Pratiwi, Prof. Dr. Purwo Santoso, M.A.

2020 | Skripsi | S1 POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Hadirnya media sosial tidak hanya dimanfaatkan sebagai alat komunikasi antar masyarakat melainkan juga oleh pemerintah. Kemudahan yang ditawarkan media sosial mampu mengubah model komunikasi pemerintah menjadi dua arah. Namun hadirnya media sosial dalam demokrasi menjadikan makna berkebabasan yang berkembang didalam masyarakat tentu menjadi bias. Bias makna ini semakin runyam tatkala masyarakat yang berperan penting dalam demokrasi masih dipertanyakan kompetensi dan akuntabilitasnya dalam berdemokrasi era digital. Oleh karena itu, negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui DISKOMINFO sebagai yang punya wewenang melakukan filtering informasi dengan harapan demokrasi digital tetap berjalan dijalurnya. Oleh karena itu rumusan masalah yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah apa yang perlu dilakukan agar praktek bersosial media tidak berjalan terbalik. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka pikir demokrasi sebagai penjaminan kebebasan untuk kepublikan. Selain itu penelitian ini juga menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekuder. Adapun sumber data primer didapatkan melalui observasi dan wawancara mendalam terhadap narasumber yaitu DISKOMINFO selaku wakil dari negara dan masyarakat Kabupaten Karanganyar dengan kriteria yang sudah ditentukan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap tema penelitian terkait. Selanjutnya teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif yang digagas oleh Miles dan Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil analisa, dapat ditarik kesimpulan bahwa masih ada yang salah dalam praktek demokrasi era digital yang ditandai dengan kurangnya akuntabilitas dan inkompetensi dari masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam memanfaatkan media sosial untuk berdemokrasi yang mana pada akhirnya menjadikan DISKOMINFO harus bekerja dua kali melalui filtering informasi. Berangkat dari kesimpulan tersebut maka diperlukannya model asistensi yang dilakukan oleh negara yang mana hal ini juga berkaitan dengan keperluan mainstreaming kewarganegaraan dalam berdemokrasi diantaranya kebebasan yang bertanggungjawab oleh masyarakat.

The useful of social media as a communication not only for society but it can be use for Government also. The convenience offered by social media can change the government communication model into two directions. But the presence of social media in democracy makes the meaning of freedom which develops in society become biased. The meaning of bias become worse because the society who play an important role in democracy still asking about the competence and accountability in the democratic digital era. Therefore, the state in this case Government of Karanganyar Regency through DISKOMINFO as the authority to filter the information hopefully the digital democracy still going on that way. So the formulation of the problem will be answer in this research is what are we need to do so that the practice of social media isnt upside down?. To answer that formulation of the problem, this research use democracy framework used as a guarantee freedom for publicity. Furthermore this research also use quantitative with primer and secondary data. Primer data is getting by observation and deep interview to the interviewer, that is DISKOMINFO as a vice from state and society of Karanganyar Regency with determined criteria. For the secondary data, its getting by literature study which is relate with theme of research. Next, for the analysis technic in this research we use qualitative analysis technic which conceived by Miles and Huberman, that is data reduction, data presentation, and make conclusion. Based on the analysis result, we can get conclusion if still theres something wrong in the practice of democratic digital era that signed with lack of accountability and incompetence from society of Karanganyar Regency in utilize social media for democracy. Finally it made DISKOMINFO must be work for twice through filtering information. Start from the conclusion, we need to do an assistance model by the state which it relate with necessity of citizenship mainstreaming in democracy among the freedom of responsibility by the society.

Kata Kunci : Media Sosial, Filtering Informasi, Demokrasi Digital, Akuntabilitas, Cita Kepublikan.