Analisis Putusan Hakim tentang Pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 72/Pdt.G/2000/PN. Blt)

SAVIRA PERMATASARI, Ananda Prima Yurista, S.H., M.H.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini secara objektif bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa, perlindungan hukum dan dampak dari putusan terhadap pihak yang tercatat dalam sertipikat hak milik yang dibatalkan oleh hakim setelah dikeluarkannya Putusan Nomor Register Perkara 72/Pdt.G/2000/PN. Blt. Penelitian dalam Penulisan Hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Sifat penelitian deskriptif dengan pendekatan kasus. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer yakni Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 72/PDT.G/2000/PN.Blt perihal Gugatan perkara Imam Anam alias Anam Dachlan melawan Ny. Soelasih (Tergugat I) dan Ny. Hj. Rupi'ah (Tergugat II), yang di putus pada 1 Agustus 2001.Hasil penelitian menyimpulkan: pertama, pertimbangan hukum hakim dalam memutus sengketa didasarkan pada keyakinan hakim terhadap alat bukti yang diajukan masing-masing pihak, Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak melakuan jual beli tanah pada alm. Suami Tergugat II. Majelis Hakim memaparkan bahwa Tergugat II telah melakukan penghunian tanpa hak (Onwottig Occupatie) diatas tanah dan rumah sengketa dalam perkara ini, padahal sertipikat hak atas tanah sudah terpapar jelas disertai dengan dasar jual beli PPAT Kecamatan Talun, tanggal 2 Oktober 1978 Nomor 87/10/1978. Akta PPAT dalam kasus ini jual beli sebagai dasar lahirnya sertipikat yang mana sertipikat tidak bersifat mutlak/dapat dibatalkan bila ada pihak lain yang merasa berhak. Selain itu, dalam mengajukan pembatalan sertipikat hak milik lebih tepatnya kepada PTUN bukan pada Pengadilan Negeri kamar Perdata, karena cacatnya sertipikat merupakan masalah administrasi. Jika memang benar kesalahan sepenuhnya pada administrasi, seharusnya pihak BPN/PPAT turut di gugat. Kedua, perlindungan hukum dan dampak dari putusan terhadap pihak yang tercatat dalam sertipikat hak atas tanah yang dibatalkan oleh hakim harus ditelaah kembali, pasalnya perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan konsep negara hukum dan juga konsep pengakuan dan perlindungan HAM. Dengan kurang terjaminnya kepastian hukum, Pasal 32 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tidak cukup memberi perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak milik atas tanah yang usia penerbitannya sertifikatnya lima tahun atau lebih.

The research in writing the law objectively aims to find out the legal considerations of judges in deciding disputes, legal protection and the impact of decisions on parties recorded in the certificate of ownership canceled by the judge after the issuance of Decision on Case Register Number 72 / Pdt.G / 2000 / PN. Blt. This research in Legal Writing is a normative legal research study. The nature of descriptive research with a case approach. This study uses qualitative methods, the type of data used is primary data, namely the Blitar District Court Decision Number 72 / PDT.G / 2000 / PN. Blt regarding the lawsuit of Imam Anam alias Anam Dachlan against Ny. Soelasih (Defendant I) and Ny. Hj. Rupi'ah (Defendant II), who broke up on 1 August 2001.The results of the study concluded: first, the judges' legal considerations in deciding disputes were based on the judge's belief in the evidence submitted by each party, Plaintiffs and Defendant I stated that they did not carry out the sale and purchase of land at the deceased. Defendant's Husband II. The Panel of Judges explained that Defendant II had carried out unlawful occupation (Onwottig Occupatie) on land and disputed houses in this case, even though the certificate of land rights had been clearly exposed accompanied by the basis of the sale and purchase of PPAT Talun District, dated October 2, 1978 Number 87/10 / 1978. PPAT deed in this case buying and selling as the basis for the birth of a certificate which certificate is not absolute / can be canceled if there are other parties who feel entitled. In addition, in submitting the revocation of the certificate of ownership, it is more precisely to PTUN not at the District Court of the Civil Chamber, because the certificate is a administrative problem. If it is indeed a complete fault with the administration, the BPN / PPAT should also be sued. Second, legal protection and the impact of decisions on parties recorded in the certificate of land rights that are canceled by judges must be reexamined, because the legal protection is very closely related to the concept of the rule of law and also the concept of recognition and protection of human rights. With legal certainty not guaranteed, Article 32 Paragraph (2) PP Number 24 of 1997 is not sufficient to provide legal protection for holders of certificates of ownership of land for which the age of issuance of the certificate is five years or more.

Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah, Kepastian Hukum