Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pembeli Kosmetik Merek Maybelline Palsu Ditinjau dari Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

NOVIANI NATALIA P, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen pembeli kosmetik merek Maybelline palsu dan pertanggungjawaban dari pelaku usaha jika terdapat kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut serta mengetahui upaya - upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran kosmetik palsu di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian normatif empiris yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan membaca dan menganalisis bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan penelitian ini serta melalui studi lapangan dengan melakukan wawancara terhadap responden dan narasumber yang berkaitan dengan penelitian ini. Alat pengumpul data menggunakan pedoman wawancara dengan teknik pengumpul data melalui metode wawancara. Hasil penelitian kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk dapat menjawab permasalahan dalam penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang diberikan bagi konsumen pembeli kosmetik merek Maybelline palsu yaitu perlindungan hukum peventif dan represif berdasarkan peraturan perundang- undangan. Perlindungan preventif diberikan dengan adanya ketentuan mengenai hak konsumen, kewajiban dan larangan pelaku usaha dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; sedangkan perlindungan represif diberikan dengan adanya ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha untuk memberikan ganti kerugian sesuai ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan juga Pasal 1365 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata. Selain itu terhadap adanya peredaran produk kosmetik palsu di Indonesia juga dilakukan pengawasan oleh BPOM dengan tujuan melindungi masyarakat sebagai konsumen kosmetik yaitu melalui pengawasan setelah produk beredar di pasaran.

This legal research aims to find out and analyze the legal protection for consumers that bought counterfeit Maybelline cosmetics and liability of business actors to any damage felt by consumers, and any actions taken by The National Agency of Drug and Food Control (BPOM) to supervise the circulation of counterfeit cosmetics in Indonesia. The type of research used is empirical normative which is conducted through library research by reading and analizing primary, secondary and tertiary legal materials that are related to this research also through field research by doing interviews with respondents and interviewees that are related to this research. The data collection tool uses interview guidelines with data collection techniques through the interview method. The results will be analyzed qualitatively in order to find solution for the problem in this research. The results of this research show that counterfeit Maybelline consumers are given legal protection in the form of preventive and repressive law based on government's act. Preventive protection is given in the form of consumer rights, obligation and prohibition of business actors, as stated in Law Number 8 of 1999 on consumer protection; while repressive protection is given in the form of obligation to business actors to give compensation as stated in Law Number 8 of 1999 on consumer protection and Article 1365 of the Indonesian Civil Code. Circulation of counterfeit cosmetics in Indonesia is also supervised by BPOM in order to protect consumers by overseeing post market control.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum Konsumen, Tanggung Jawab Hukum, Pengawasan BPOM, Kosmetik Palsu, Consumers Legal Protection, Legal Liability, BPOM Supervision, Counterfeit Cosmetics.