PERANAN JEJARING DAN KOGNISI SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESIAPAN ORGANISASIONAL DAN KESIAPAN ORGANISASIONAL UNTUK BERUBAH PADA USAHA KECIL MENENGAH INDONESIA: KONSEKUENSI EKONOMI-POLITIS BAGI REGULATOR DAN LKM

JENRI MP PANJAITAN, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, M.P.A; Prof. Indra Bastian, MBA, Ph.D; Dr. Sukamdi, M.Sc.

2020 | Disertasi | DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji prospektus kemajuan UKM di masa depan. Upaya ini dilakukan dengan menghubungkan aspek karakteristik usaha, karakteristik pembiayaan, dan karakteristik inovator terhadap kemampuan UKM dalam mengelola jejaring sosial dan kognisi sosial yang menjadi modal penting bagi mereka untuk mencapai kesiapan organisasional dan kesiapan organisasional untuk berubah. Studi ini menggunakan metode campuran yang terdiri dari dua tahap, pertama adalah tahapan kuantitatif dengan 772 sampel UKM dari seluruh Indonesia, sedangkan yang kedua adalah fase kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap 15 responden dari latar belakang akademisi/pengamat, praktisi, dan regulator. Dari tahapan pertama penelitian didapat kesimpulan bahwa UKM di Indonesia menganggap bahwa peran jejaring sosial dan kognisi sosial yang dimiliki inovator, baik pemilik maupun pimpinan dalam UKM, jauh lebih dominan dibanding sumber daya keuangan dalam menentukan kemajuan UKM. Jejaring dan kognisi sosial kemudian sangat penting dalam membentuk kesiapan organisasional dan kesiapan organisasional UKM untuk berubah yang menandakan prospek kemajuan usaha mereka di masa mendatang. Berlanjut pada tahapan kedua, penelitian ini mengeksplorasi sejauh mana hasil pada penelitian tahap pertama berkonsekuensi terhadap kebijakan politis dan ekonomis yang diambil oleh regulator dan LKM dalam upaya penguatan UKM Indonesia. Berdasarkan hasil eksplorasi wawancara, penelitian ini mengusulkan bahwa pemerintah melalui regulasi yang disusun seharusnya mempertimbangkan supremasi pengetahuan sebagai faktor dominan dalam mendorong kemajuan UKM, didukung kerjasama dengan berbagai pihak yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan visi pengembangan UKM. Tetapi sebelum melangkah ke tataran aksi, pemerintah harus melakukan perbaikan baik pada aspek regulasi yang selama ini masih bertumpuk menjadi satu, maupun kelembagaan yang sebelumnya saling tumpang tindih ke dalam satu garis koordinasi yang jelas dan terpusat melalui penunjukan dan penguatan national board agar pengembangan UKM dapat berjalan efektif dan efisien. Melalui dua upaya besar tersebut, UKM Indonesia di masa depan diharapkan memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif, termasuk di tingkat global sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perekonomian nasional.

This study aims to examine SMEs� future prospects of progress. This effort is carried out by linking aspects of business characteristics, financing characteristics, and innovator characteristics with SMEs� ability to manage social networks and social cognition, which are important assets for them to achieve organizational-readiness and organizational-readiness to change. This study uses a mixed method consisting of two stages, first a quantitative stage which involved 772 samples of SMEs from all over Indonesia, and second a qualitative phase through in-depth interviews with 15 respondents with academic / observer, practitioner, and regulator backgrounds. From the first stage of the study it was concluded that SMEs in Indonesia consider that the role of social networks and social cognition held by innovators, both owners and leaders in SMEs, as far more dominant than financial resources in determining the progress of SMEs. Social networking and cognition are then very important in shaping organizational-readiness and SMEs organizational-readiness to change which signifies the prospect of their business progress in the future. On the second stage, this study explores the extent to which the results in the first phase of research have consequences for political and economic policies taken by regulators and MFIs in the effort to strengthen Indonesian SMEs. Based on the interview exploration results, this study proposes that the government through the regulations it prepared should consider the supremacy of knowledge as a dominant factor in encouraging the progress of SMEs, supported by collaboration with various parties who have the capacity, capability, and vision of developing SMEs. But before moving to the level of action, the government must make improvements both to the regulatory aspects that have been piled up all this time, as well as institutions that previously overlapped, into a clear and centralized coordination line through the appointment and reinforcement of the national board so that SME development can run effectively and efficiently. Through these two major efforts, Indonesian SMEs in the future are expected to have competitive and comparative advantages, up to the global level, so that they can make a greater contribution to the national economy.

Kata Kunci : SME, innovator, social networking, social cognition, organizational-readiness, organizational-readiness to change, knowledge supremacy, national board