Ekonomi Politik Kebijakan Impor Garam di Indonesia

NUR WIDYANTORO, Subando Agus Margono, Dr., M.Si.

2020 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Penelitian ini dilatarbelakangi atas permasalahan kebijakan pemerintah dalam melakukan impor garam di Indonesia. Penelitian ini membahas ekonomi politik kebijakan garam di Indonesia. Penelitian ini melihat adanya kepentingan ekonomi politik yang dibawa oleh pemangku kepentingan dalam kebijakan impor garam di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memaparkan aktor dan kepentingan yang dibawanya serta mendeskripsikan dinamika ekonomi politik dalam kebijakan impor garam di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan telaah dokumen. Berdasarkan hasil penelitian bahwa masing-masing aktor/stakeholder berupaya mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam kebijakan impor garam di Indonesia. Aktor/stakeholder yang teridentifikasi antara lain; aktor inside yang terdiri dari Kementerian Perekonomian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan aktor outside yang terdiri dari petambak garam, swasta, BUMN, dan LSM. Masing-masing aktor/stakeholder membawa kepentingannya dan berupaya untuk mempengaruhi kebijakan impor garam. Perubahan-perubahan peraturan terkait kebijakan garam menunjukkan adanya tarik ulur kepentingan. Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan impor garam berusaha mengakomodir kepentingan aktor/stakeholder yang dikeluarkan dalam bentuk regulasi. Adanya kepentingan ekonomi dari aktor outside dapat mendorong segelintir aktor untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari kebijakan impor garam. Penelitian ini memberikan saran kepada Pemerintah agar memperbaiki kebijakan impor garam agar mengakomodir kepentingan masing-masing aktor. Pemerintah perlu meningkatkan daya saing petambak garam rakyat agar mampu bersaing dengan garam impor dan pengusaha mendapat kepastian ketersediaan bahan baku garam untuk keberlangsungan industri. Kebijakan terkait pergaraman perlu melibatkan seluruh aktor/stakeholder agar dapat mengakomodir kepentingan para aktor/stakeholder sehingga kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan perencanaan pemerintah.

The background of this research is the problematic policy of salt import faced by the Indonesian Government. This study discusses the political economy of salt import policy in Indonesia. This study looks into the political economy interests of stakeholders which influenced the import of salt in Indonesia. The purpose of this study is to discribe the actors and their interests as well as explaining the dynamics of the political economy in the salt import policy in Indonesia. This research is a qualitative study, using data collected through observation, interviews, and document review techniques. The study concludes that each actor/ stakeholder tries to influence government policy in salt import in Indonesia. The study has idenfied two actors; the internal actors chiefly Ministry of Economic Affairs, Ministry of Trades, Ministry of Industry and Ministry of Marine Affairs and Fisheries and the outside actors consisting of salt farmers, the private sector, State Own-Enterprise (BUMN), and NGOs. Each actor/ stakeholder has their own interests and tries to influence the salt import policy. Changes in regulation regarding salt import clearly indicate this conflicted interest among stakeholders. To accomodate the diverse interests of the actors/ stakeholders, the goverment as the management authority of salt import issues serries of regulations. The economic interests of the outside actors can motivate a handful of actors to obtain the maximum benefit from the salt import policy. This research provides advice to the Government to improve salt import policies to accommodate the interests of each actor. The government needs to improve the competitiveness of salt farmers so that they can compete with imported salt and to warranty the availability of raw salt materials for the sustainability of industry. Salt policy needs to involve all actors / stakeholders in order to accommodate their interests to acheive the government�s objectives and planning regarding salt.

Kata Kunci : Kebijakan, Kepentingan Ekonomi, Impor Garam