KEMAMPUAN ADAPTIF KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN GAMBUT PERIODE TAHUN 1997 - 2017

RAJA HENDRIK N, Prof. Dr. Muhadjir Darwin, MPA

2020 | Disertasi | DOKTOR KEPEMIMPINAN DAN INOVASI KEBIJAKAN

ABSTRAK Kebakaran hutan dan lahan gambut hingga kini masih terjadi, pada skala kecil maupun besar hingga menjadi bencana menakutkan. Merespon kebakaran hutan dan lahan gambut, penyebab dan cakupan masalahnya yang terjadi periode tahun 1997-2017, pemerintah menerbitkan berbagai regulasi sebagai upaya meminimalisasi terjadinya kebakaran tersebut, meliputi kebijakan pemerintah yang terbagi dalam struktur, alokasi budget, dan penegakan hukum. Selanjutnya, pelibatan stakeholders dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut; penetapan target yang akan dicapai oleh setiap pemerintahan; serta penggunaan teknologi, informatika dan komunikasi (TIK). Data penelitian meliputi dokumen legal pemerintah, pemberitaan media massa, dan hasil wawancara informan yang dipilih berdasarkan pemahamannya terhadap permasalahan kebakaran hutan dan lahan gambut. Menggunakan metode penelitian kualitatif, hasilnya terdapat elemen penting saling berkait yang menjadi temuan penelitian ini, yaitu pertama dinamika kebijakan yang terbentuk dari aspek open innovation. Kedua, keberlanjutan kebijakan antar pemerintahan periode tahun 1997-2017 atau selama 7 periode pemerintahan, yang terlihat dari implementasi konsep autopoiesis dengan 3 komponen didalamnya, yaitu komunikasi, evolusi dan diferensiasi. Masing-masing era pemerintahan menerbitkan kebijakan yang ditujukan untuk merespons bencana kebakaran yang terjadi, berdasarkan konteks sosial, politik dan situasi pemerintahan setiap era. Beragam hasil capaian yang didapatkan, termasuk jumlah kerugian yang dialami saat target meleset dari perencanaan. Secara strategis, penelitian ini memberikan gambaran dinamika dan keberlanjutan kebijakan pemerintah dalam menangani kebakaran tahun 1997-2017 serta antisipasi penanganan terjadinya kebakaran di era mendatang berdasarkan temuan penelitian ini.

ABSTRACT Forest and peatland fires still occur today, on a small or large scale, making it a frightening disaster. Responding to peat fires, the causes and scope of the problems that occurred in the period 1997-2017, the government issued various regulations in an effort to minimize these fires, including government policies that are divided into structure, budget allocation, and law enforcement. Furthermore, stakeholder involvement in handling forest and peatland fires; setting targets to be achieved by each government; and the use of technology, informatics and communication (ICT). The research data included government legal documents, mass media coverage, and the results of informant interviews selected based on their understanding of the problem of forest and peatland fires. Using qualitative research methods, the result is that there are important interrelated elements that became the findings of this study, namely the first policy dynamics formed from the aspects of open innovation. Second, the sustainability of intergovernmental policies in the period 1997-2017 or during the 7 periods of government, which can be seen from the implementation of the concept of autopoiesis with 3 components in it, namely communication, evolution and differentiation. Each era of government issued policies aimed at responding to the catastrophic fires that occurred, based on the social, political context and governmental situation of each era. Various results obtained, including the amount of loss experienced when the target misses the plan. Strategically, this study provides an overview of the dynamics and sustainability of government policies in dealing with 1997-2017 fires and the potential for fires in the coming era. Keywords: adaptive policy, 1997-2017 forest and peatland fires, open innovation theory, the concept of autopoiesis, dynamics and sustainability of government policies.

Kata Kunci : Kata kunci: kebijakan adaptif, kebakaran hutan dan lahan gambut 1997-2017, open innovation theory, konsep autopoiesis, dinamika dan keberlanjutan kebijakan pemerintah.