Perlindungan Hukum Peserta Program Jaminan Hari Tua yang Perusahaannya Menunggak Pembayaran Iuran di Kota Semarang (Studi Kasus PT Masscom Graphy Semarang)

Prasasti Nugrahaning Gusti, Susilo Andi Darma, S.H., M.Hum.

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang didapatkan oleh pekerja yang mengalami penolakan klaim program jaminan hari tua dengan alasan perusahaan melakukan penunggakan pembayaran iuran. Penelitian ini juga bertujuan mengetahui dan menganalisis mekanisme hukum dalam memperoleh pemenuhan hak atas pencairan dana program jaminan hari tua yang perusahaannya menunggak pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode normatif-empiris. Data dan informasi diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian yang pertama menunjukkan bahwa terdapat beberapa perlindungan hukum yang diterima oleh pekerja yang mengalami penolakan klaim atas program Jaminan Hari Tua. Perlindungan hukum tersebut yang pertama diberikan melalui Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang di dalamnya terdapat ancaman pidana, perlindungan hukum yang kedua diberikan melalui Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yaitu Pasal 7 ayat (5), Pasal 13 ayat (3) dan Pengadilan Hubungan Industrial, perlindungan hukum yang ketiga melaui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi pada tingkat provinsi yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Ketenagakerjaan, dan perlindungan hukum terakhir melalui instrumen perjanjian kerja atau perjanjian kerja bersama. Hasil penelitian yang kedua adalah mengenai upaya yang telah dilakukan oleh pekerja PT Masscom Graphy Semarang dalam rangka mendapatkan pemenuhan hak atas pencairan dana program Jaminan Hari Tua. Pekerja PT Masscom Graphy Semarang telah melakukan upaya berupa perundingan bipartit, tripartit dan melakukan pengaduan dengan mengirim surat kepada Gubernur Jawa Tengah.

This research aimed to understand and analyze the form of legal protection that was obtained by workers who experienced the rejection of the old age protection program with alibi of the company is in payment arrears. This research also aimed to find out and analyze the legal mechanism in obtaining the fulfillment of the right of disbursement of funds of the old age protection which the company is in payment arrears on BPJS Ketenagakerjaan. This research is a descriptive study. This research used the empirical-normative approach. Data and information on this research were collected from library and field research. The results of the research data were then analyzed qualitatively. The first result of this research shows that there are some legal protections received by workers who experience a rejection of the old age protection program. The first legal protection is provided by The Social Security Organizing Agency Law in which there is a criminal threat, the second legal protection is provided through Industrial Relation Dispute Settlement namely Article 7 pharagraph (5), Article 13 Pharagraph (3) and the Industrial Relations Court, the third legal protection through the Departement of Labour and Transmigration at the provincial level carried out by Labour Inspection Unit, and the last legal protection through an employment agreement or collective labour agreement. The second result of this research is about an effort made by PT Masscom Graphy Semarang workers in order to obtain the right to disbursement of funds of the old age protection program. The workers have made efforts in the form of bipartite negotiation, tripartite and making complaints by sent a letter to the Governor of Central Java.

Kata Kunci : Perburuhan, Jaminan Hari Tua, Perlindungan Hukum, Penungakan Iuran