KONFLIK DAN KEPENTINGAN AKTOR DALAM PEREBUTAN SUMBERDAYA (STUDI KASUS: PANTAI WATU KODOK KECAMATAN TANJUNG SARI, KABUPATEN GUNUNG KIDUL)

ANANDA PUTRI KHADIJA, 2. Dr. Wawan Mas'udi, S.I.P., M.A

2020 | Tesis | MAGISTER POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Penelitian tesis ini mengkaji konflik kepentingan di Pantai Watu Kodok terkait adanya perebutan Sumberdaya disana. Kemunculan konflik disana di latar belakangi adanya upaya penguasaan lahan Pantai Watu Kodok Konflik berawal ketika pihak investor berniat membangun resort dan restoran di atas lahan pantai yang sebelumnya telah dimanfaatkan oleh warga. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kepentingan dibalik aktor yang berkonflik, dinamika konflik, dan bagaimana sebenarnya payung hukum yang berlaku melalui kontekstualisasi dari Johan Galtung. Konflik diwarnai oleh berbagai macam kepentingan. Bagi pihak investor, penguasaan lahan Pantai Watu Kodok menjadi modal utama untuk membangun resort dan restoran demi akumulasi kapital. Untuk melancarkan pembangunan resort dan restoran, pihak investor mengantongi surat Kekancingan sebagai dasar legal untuk memanfaatkan lahan Sultan Ground di pantai tersebut. Hal ini memposisikan pihak investor kuat secara legal. Dibalik konflik yang terjadi, pemerintah daerah memiliki agenda tersendiri yang bertujuan mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan adanya investor. Pemerintah sebagai pihak otoritas mengeluarkan berbagai regulasi untuk melancarkan kepentingannya. Disisi lain, warga yang telah lebih dahulu memanfaatkan dan mengembangkan lahan pantai, berusaha mempertahankan karena potensi pariwisata cukup menjanjikan secara ekonomi. Konflik yang terjadi punn meluas menjadi konflik horizontal yakni konflik sesama penggarap. Konflik horisontal antar warga sempat mewarnai yang disebabkan oleh polarisasi antara warga pihak pro dan kontra investor, namun hal itu tidak berlangsung lama karena ada peran dari aktivis yang turut mempersatukan dan membantu warga. Konflik vertikal antara warga dengan pemerintah juga terjadi, karena pemerintah dinilai oleh warga lebih berpihak kepada investor. Konflik antara warga dengan pihak investor usai ketika investor beralih ke lahan kas desa. Meski telah usai, warga masih dibayangi oleh kekhawatiran karena lahan pantai statusnya masih dikuasai oleh pihak investor. Selain itu kekhawatiran juga dikarenakan adanya MOU antara pihak pemerintah dengan Keraton terkait penertiban lahan Sultan Ground. Konflik yang terjadi merupakan sebab akibat atau interaksi yang dapat menciptakan konflik sosial. Galtung memperlihatkan bahwa berbagai individu, kelompok, dan organisasi membawa angka kepentingannya masing-masing Melalui segitiga Galtung, perbedaan kekuasaan dan tafsir kenyataan dapat membentuk perbedaan sikap dan perilaku kelompok sosial. Tiap kelompok sosial dengan kekuatan lebih besar menjadi mungkin keras kepala dalam mempertahankankan kepentingan mereka. Kata kunci: konflik kepentingan, perebutan sumberdaya, Galtung, lahan, Pemerintah, Investor, Kasultanan

Abstract This thesis research examines conflicts of interest in Watu Kodok Beach related to the struggle for Resources there. The emergence of conflict there was in the background of the efforts to control the Watu Frog Beach. Conflict began when investors intended to build resorts and restaurants on coastal land that had previously been utilized by residents. The purpose of this study is to determine the interests behind conflicting actors, conflict dynamics, and how the actual legal umbrella applies through the contextualization of Johan Galtung. Conflicts are colored by various interests. For investors, the mastery of the Watu Kodok Beach land becomes the main capital to build resorts and restaurants for the sake of capital accumulation. To expedite the construction of the restaurant and restaurant, investors pocketed a letter of confusion as a legal basis for utilizing Sultan Ground's land on the beach. This positions the strong investor legally. Behind the conflict, the local government has its own agenda aimed at developing tourism by utilizing the presence of investors. The government as an authority issues various regulations to expedite its interests. On the other hand, residents who have first used and developed coastal land, try to maintain it because tourism potential is quite promising economically. Conflicts that occur have expanded into horizontal conflicts, namely conflicts between fellow cultivators. Horizontal conflict between residents had colored because of the polarization between citizens of the pros and cons of investors, but it did not last long because there was a role of activists who helped unite and help the citizens. Vertical conflicts between citizens and the government also occur, because the government is considered by citizens to be more pro-investor. Conflict between residents and investors ended when investors switched to village treasury land. Although it was over, residents were still overshadowed by concerns because the status of the coastal land was still controlled by the investor. In addition, there is also concern because there is an MOU between the government and the palace related to controlling Sultan Ground's land. Conflicts that occur are cause and effect or interactions that can create social conflict. Galtung shows that various individuals, groups and organizations carry their respective importance. Through the Galtung triangle, differences in power and interpretation of reality can shape differences in attitudes and behavior of social groups. Each social group with greater power may become stubborn in defending their interests. Keywords: conflict of interest, struggle over resources, Galtung, land, Government, investors, Sultanate

Kata Kunci : Kata kunci: konflik kepentingan, perebutan sumberdaya, Galtung, lahan, Pemerintah, Investor, Kasultanan