EKSISTENSI ASAS KESEIMBANGAN DALAM PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (Studi Kasus Perjanjian Kerja di PT INKA (Persero)

RYELA RIA PRISANDI, Prof. Dr. Ari Hernawan, S.H., M.Hum

2020 | Tesis | MAGISTER HUKUM BISNIS DAN KENEGARAAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji (1) eksistensi asas keseimbangan dalam suatu perjanjian kerja waktu tertentu.(2) akibat hukum tidak adanya asas keseimbangan dalam perjanjian kerja waktu tertentu bagi para pihak (3) upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Disnakertrans Kota Madiun terhadap pekerja PKWT dalam hal terdapat hak-haknya terganggu karena ketiadaan asas keseimbangan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif empiris dilakukan dengan penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Penelitian empiris dilakukan di PT INKA (Persero) dengan sampel pekerja PKWT dan responden Manajer Pengembangan Sumber Daya Manusia dari divisi Human Capital dan Disnakertrans Kota Madiun dengan responden Kabid Tenaga Kerja. Data primer dan sekunder yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Tidak terdapat asas keseimbangan dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT INKA (Persero), hal ini karena dari 3 (tiga) keriteria yang penulis gunakan untuk menganalisis eksistensi asas keseimbangan yakni perbuatan para pihak, isi perjanjian, dan pelaksanaan perjanjian yang bersifat kumulatif hanya terpenuhi 1 (satu) kriteria saja, yakni pelaksanaan perjanjian. (2) Ketiadaan asas keseimbangan dalam perjanjian kerja waktu tertentu di PT INKA (Persero) menyebabkan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. (3) Upaya perlindungan hukum preventif yang sejauh ini dilakukan oleh Disnkertrans Kota Madiun sejauh ini adalah koordinasi aktif dan sosialisasi terkait ketentuan Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan kepada PT INKA (Persero), upaya perlindungan hukum represif yang dilakukan adalah memberikan pembinaan dan edukasi menerbitkan Nota Pemeriksaan I serta mediasi.

The purpose of this study is to determine and examine (1) The existence of the principle of balance in a fixed term employment contract (2) Due to the law when there is no principle of balance in a fixed term employment contract for the parties (3) efforts to protect the rights of workers in the event that there are rights are disturbed because of the absence of the principle of balance. This research is a normative-empirical legal research. Normative-empirical legal research is carried out with field research to obtain primary data and library research to obtain secondary data. Empirical research was conducted at PT INKA (Persero) with the sample of fixed term employers and respondent is Human Resource Development Manager from Human Capital division, and Manpower and Transmigration Office of of Madiun City with respondent from the Head of Labor division. Primary and secondary data obtained are then analyzed using qualitative methods. Based on the analysis it can be concluded that (1) There is no principle of balance in certain fixed term employment contract at PT INKA (Persero), this is because out of 3 (three) criteria that the author uses to analyze the existence of the principle of balance, namely actions of the parties, the contents of the contract, and the implementation of contract that are cumulative only fulfilled 1 (one) criteria, namely the implementation of the contract. (2) The absence of the principle of balance in a fixed term employment contract at PT INKA (Persero) causes the employment contract to be null and void. (3) Preventive efforts to protect the rights of the employers so far by the Manpower and Transmigration Office of Madiun City so far are active coordination and outreach related to the provisions of the Law on Manpower for PT INKA (Persero). The repressive legal protection measures undertaken are to provide guidance and education in issuing Memorandum of Examination I and mediation.

Kata Kunci : Asas Keseimbangan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Perlindungan Hukum