Peran Kepala Badan Pertanahan dalam Rangka Pengawasan Tekait Cuti Bagi Jabatan PPAT

INDAH RESTYANINGRUM, Dr. Harry Purwanto S.H., M.Hum.

2020 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang peran kepala badan pertanahan dalam hal adanya kelalaian dalam pengawasan terhadap PPAT, serta bagaimana status hukum apabila PPAT yang cuti melebihi batas waktu dari permohonan yang dimintakan dan tidak diangkat sumpah kembali sebelum melaksanakan tugas jabatannya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menggunakan pendekatan Undang-undang, Kamus dan Konseptual, yang didukung dengan wawancara narasumber. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Hasil penelitian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian bahwa, pertama peran kepala badan dalam melakukan pengawasan terhadap PPAT belum dilaksanakan dengan baik, karena banyaknya agenda kantor pertanahan dan minimnya waktu kepala badan untuk melakukan pengawasan sehingga dengan adanya kelalaian dalam bidang pengawasan tersebut tentunya menmbulkan tanggung jawab yang harus diberikan oleh kepala badan. Tanggung jawab yang dapat diberikan oleh kepala badan akibat kelalaian pengawasan yaitu tanggung jawab secara administrative yaitu dengan diberikannya sanksi administrative terhadap kepala badan. Kedua, dengan adanya PPAT yang cuti melebihi batas waktu yang telah dimintakan permohonan persetujuannya namun tidak melakukan sumpah kembali ketika menjalankan jabatannya kembali, maka status hukum PPAT tersebut adalah tetap aktif sebagai PPAT apabila Menteri tidak memberikan keputusan pemberhentian PPAT dari jabatannya.

This study aims to analyze the role of the head of the land agency in the case of negligence in supervising PPAT, as well as the legal status if the PPAT on leave exceeds the deadline of the requested application and is not sworn in again before carrying out his office duties. This research is a normative legal research, which is a research conducted by using the Act, Dictionary and Conceptual approach, which is supported by informants. This type of research is library research that uses secondary data that is done by examining library materials. The results of the study are analyzed qualitatively. The results of the study that, firstly the role of the head in supervising the PPAT has not been carried out properly, due to the many agendas of the land registry office and the lack of time for him to conduct supervision so that with negligence of supervision would naturally bear the responsibility that must be given by the head of the agency. The responsibility that can be given by the head of the agency due to negligence of supervision is the administrative responsibility, which is giving administrative sanctions to the head of agency. Second, with the PPAT taking leave exceeding the time limit for which the request for approval has been requested but not taking another oath when re-serving his position, the PPAT's legal status is to remain active as a PPAT if the Minister does not give a decision to terminate PPAT from his position.

Kata Kunci : Pengawasan PPAT, Cuti PPAT, Kepala Badan Pertanahan, status hukum