TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK (STUDI KASUS PT MALACCA TRUST INSURANCE)

BILL GATES M W, Murti Pramuwardani Dewi, S.H., M.Hum

2020 | Skripsi | S1 HUKUM

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dasar PT Malacca Trust Insurance melakukan PHK terhadap Tri Subekti serta menganalisis kesesuaian upaya yang telah ditempuh Tri Subekti yang mengalami PHK secara sepihak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menjelaskan segala sesuatu berkaitan dengan hasil penelitian. Jenis penelitian ini merupakan normatif-empiris. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari Responden dan Narasumber dengan cara wawancara sedangkan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah pedoman wawancara. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka diperoleh dua kesimpulan. Pertama, dasar Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT Malacca Trust Insurance dikarenakan Tri Subekti telah turut serta melakukan penggelapan premi yang termasuk dalam kategori kesalahan berat sebagaimana diatur dalam pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penggunaan Pasal 158 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai alasan PHK merupakan hal yang tidak tepat mengingat pasal tersebut sudah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003 tanggal 28 Oktober 2004. Kedua, upaya yang telah ditempuh Tri Subekti selaku pekerja yang di PHK sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

This legal research aims to provide an analysis of the basis PT Malacca Trust insurance in conducting termination towards Tri Subketi and the compliance of the legal remedy since Tri Subketi has unilaterally suffered termination in accordance with Act 2 of 2004 regarding Industrial Relations Dispute Settlement. The nature of this research is descriptive, namely explaining the details of the legal research results. This research uses a normative-empirical legal research method. The type of the data which is being used is primary and secondary. Primary data were obtained from respondents and interviewees by means of interviews while secondary data consist of primary, secondary and tertiary legal materials. The data collection used is interview guidelines. Data obtained from the results of the research then analyzed using a qualitative method. Based on the analysis research results, there are acquired two conclusions. First, the basis of Industrial Relations Dissolution (PHK) conducted by PT Mallaca Trust Insurance was caused in the sense that Tri Subekti was conducting embezzlement premium as categorizing severe penalty to act conducting such fraud, theft, or embezzlement of the company money as mentioned in Article 158 (1) b of Act 13 of 2003 concerning Manpower. Second, Tri Subekti who is an employee who suffered termination has conducted legal remedy as deemed in accordance with Act 2 of 2004 regarding Industrial Relations Dispute Settlement.

Kata Kunci : PHK, Perselisihan Hubungan Industrial, Hak Pekerja