Pengaruh perubahan alasan pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha saat proses bipartit terhadap hak-hak normatif pekerja (studi kasus putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.105/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST)

SYAMSUL HUDA YUDHA, Ari Hermawan

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kesesuaian tindakan pengusaha atau pemberi kerja yang mengganti alasan PHK pekerja atau buruh pada saat proses Bipartit dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja atau buruh. Tujuan lain dari penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji implikasi dengan tidak diaturnya masalah boleh tidaknya mengganti alasan PHK saat proses bipartit terhadap hak-hak yang didapat oleh pekerja atau buruh ditinjau dari kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat diskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dan didukung oleh wawancara dengan narasumber. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif yang hasilnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, tindakan pengusaha atau pemberi kerja yang mengganti alasan PHK pekerja atau buruh pada saat proses Bipartit tidak sesuai dengan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja atau buruh. Hal tersebut dikarenakan ketiadaan aturan larangan melakukan perubahan alasan PHK oleh pihak pengusaha atau pemberi kerja saat proses bipartit membuat Pengusaha atau pemberi kerja berpotensi melakukan kesewenang-wenangannya, yaitu mencegah pembayaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang tinggi. Kedua, implikasi dengan tidak diaturnya masalah boleh tidaknya mengganti alasan PHK saat proses bipartit terhadap hak-hak yang didapat oleh pekerja atau buruh adalah adanya ketidakpastian hukum ketidakadilan dan ketidakmanfaatan bagi pekerja atau buruh terhadap hak-hak normatif yang seharusnya diterima.

This study aims to determine and examine the suitability of the actions of employers or employers who replace the reasons for layoffs of workers or laborers during the Bipartite process with legal protection and legal certainty for workers or laborers. Another purpose of this research is to find out and examine the implication of the law by not regulating the problem of whether or not to replace the reasons for layoffs during the bipartite process of the rights obtained by workers or laborers in terms of certainty, expediency and fairness. This research is a normative juridical research with analytical descriptive nature. The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal material, and supported by interviews with informants. The data is then analyzed qualitatively which results are presented descriptively. The results showed, first, the actions of employers or employers who replaced the reasons for layoffs of workers or laborers during the Bipartite process were not in accordance with legal protection and legal certainty for workers or laborers. That is because the absence of rules prohibiting changes to the reason for layoffs by employers or employers during the bipartite process makes the entrepreneur potentially commit arbitrary, namely preventing payment of severance pay, years of service awards, and high compensation fees. Second, the implication of not regulating the problem may be to replace the reasons for layoffs when the bipartite process of the rights obtained by workers or laborers is the legal uncertainty of injustice and the uselessness of workers or workers of normative rights that should be accepted.

Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja,Bipartit,Hak-hak normatif pekerja