Tinjauan Yuridis Terkait Tanggung Jawab Notaris Dalam Perjanjian Nominee dan Akta Pengakuan Hutang Pada Kantor Notaris X di Kabupaten Jembrana

YUNITA ANANDA KUSUMA, Taufiq El Rahman, S.H.,M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisa praktik perjanjian nominee yang disertai akta pengakuan hutang pada kantor notaris X. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tanggung jawab notaris X terhadap perjanjian nominee yang diikuti dengan akta pengakuan hutang dan mengetahui sejauh mana akibat hukum bagi notaris X beserta perjanjian-perjanjian yang dibuatnya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif empiris dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan lapangan yang ditelaah melalui data primer, data sekunder, dan data tersier. Data-data tersebut dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif analitis Hasil penelitian ini menunjukan bahwa praktik perjanjian nominee dan perjanjian pinjaman di kantor notaris X secara serta merta menimbulkan tanggung jawab notaris baik secara administrasi, perdata, hingga pidana karena praktik perjanjian nominee dan perjanjian pinjaman melanggar salah satu syarat sahnya perjanjian dan asas hukum perjanjian dalam KUHPerdata, UUPA, UUJN, Kode Etik Notaris serta Pasal 56 dan 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen sehingga notaris X dapat dimintakan pertanggungjawabannya. Akibat hukum yang ditimbulkan adalah perjanjian nominee, perjanjian pinjaman serta perjanjian-perjanjian yang menyertainya menjadi batal demi hukum dan notaris dapat dimintakan ganti rugi sampai diancam dengan pidana penjara dan pemberhentian jabatan dengan tidak hormat serta tanah yang menjadi objek perjanjian kembali dikuasai oleh negara.

This study aims to find out and analyze the practice of nominee agreement accompanied by a deed of recognition of debt at the notary X's office. This is done to determine the extent of the notary X's responsibility for the nominee agreement followed by the debt recognition deed and to determine the legal consequences for notary X along with agreements he made. This legal research is an empirical normative legal research using library and field research which is examined through primary data, secondary data, and tertiary data. The data are analyzed qualitatively and presented in a descriptive-analytical form The results of this study indicate that the practice of nominee agreements and loan agreements at notary X's office automatically raises the responsibility of notary X both administratively, civilly, and criminally because the practice of nominee agreements and loan agreements violates one of the legal conditions of the agreement and the legal principles of the agreement in the Indonesian Civil Code, UUPA, UUJN, Notary Code of Ethics and Article 56 concerning assistance in criminal acts and Article 263 of the Criminal Code concerning forgery of documents. The legal consequences arising are the nominee agreement, loan agreement and the accompanying agreements that become null and void by law and notary X can be requested for compensation until threatened with imprisonment and termination of office with disrespect as well as land which is the object of the agreement again is controlled by the state.

Kata Kunci : Notaris, Perjanjian Nominee, Akta Pengakuan Hutang, Perjanjian Pinjaman