PENGATURAN DAN PELAKSANAAN POLOGORO UNTUK PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH DENGAN TANDA BUKTI LETTER C DI KABUPATEN MAGELANG

SITI VICKIE DINA M.A, Dr. Jur. Any Andjarwati, S.H., M.Jur.

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Pengaturan Dan Pelaksanaan Pologoro Untuk Pendaftaran Hak Atas Tanah Dengan Tanda Bukti Letter C Di Kabupaten Magelang Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah1 dan Any Anjarwati2 Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengetahui pengaturan pologoro dalam pendaftaran hak atas tanah dengan tanda bukti letter c di kabupaten Magelang dan 2) mengetahui pelaksanaan pologoro dalam pendaftaran hak atas tanah dengan tanda bukti letter c di kabupaten Magelang, serta 3) mengetahui dasar penilaian dalam memungut pologoro terhadap pendaftaran hak atas tanah dengan tanda bukti letter c. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif-empiris. Penelitian dianalisis secara kualitatif dengan pengambilan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif. Lokasi penelitian di beberapa desa atau kelurahan kabupaten Magelang Jawa Tengah. Responden penelitian yaitu perangkat desa atau kelurahan, masyarakat, dan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT). Sedangkan narasumber adalah jajaran/perwakilan Pemerintah daerah kabupaten Magelang bagian hukum, Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang Serta anggota dari Satgas Saber Pungli diantaranya pihak kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pologoro sudah berlangsung secara turun termurun, dan telah menjadi tradisi/ adat yang berlaku di sebagian besar wilayah perdesaan di kabupaten Magelang dan diakui oleh UUPA sebagai hukum adat. Tetapi dengan perkembangan hukum positif yang berlaku, berdasarkan asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis penerapan pologoro telah dilarang karena terkategori sebagai pungutan liar yang dikategorikan sebagai perbuatan korupsi didasarkan pada UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Permen Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, pologoro dapat dikategorikan sebagai pungutan yang telah dilarang, serta adanya program pemerintah berdasarkan PP Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar yang bertugas memberantas segala macam pungutan termasuk pologoro. Pologoro dianggap membebani masyarakat karena penarikan pologoro yang bervariasi. Untuk pendaftaran tanah dengan tanda bukti letter c, pologoro didasarkan perkiraan harga jual pasaran tanah di desa tersebut, sedangkan untuk transaksi jual beli hak atas tanah didasarkan pada besarnya harga transaksi jual beli tersebut.

Regulation And Implementation Of Pologoro For Registration Of Land Rights With Letter C Evidence In Magelang District ABSTRACT Siti Vickie Dina Maulaya Adhisyah1 dan Any Anjarwati2 The purpose of this research is to: 1) find out the pologoro arrangement for land registration with letter c evidence in Magelang district and 2) find out the implementation of pologoro for land registration with letter c evidence in Magelang district, and 3) find out basis for assessment in collecting pologoro on land registration with letter c evidence in Magelang district. This nature of this research is descriptive by using the normative-empirical approach method. The research uses qualitative analisys by drawing conclusions carried out by the inductive method. Research locations in several villages office of Magelang, Central Java. Research respondents are village office, villager, and PPAT. While the informants are the ranks/representatives of the local government of Magelang district, the legal department, the Magelang Regency Land Office, and members of the Saber Pungli Task Force, including the police. The results found that the Pologoro had been going down the lowest, and had become a tradition / custom that prevailed in villages in the Magelang district and was recognized by UUPA as customary law. But based on the principle of law Lex Specialist Derogat Lex Generalis the application of pologoro has been banned because it is categorized as illegal levies categorized as acts of corruption based on Law of Republic Indonesia Number 31 of 1999 jo Law of Republic Indonesia 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, Regulation of the Minister of Villages, Development Underdeveloped Regions, and Transmigration of the Republic of Indonesia Number 1 of 2015 and Government Regulation Number 87 of 2016 concerning the Clean Sweeping Task Force for Wild Levies. Pologoro is considered burdening the community because the withdrawal of the pologoro varies, for registration of land rights with proof of letter c, the pologoro levy is based on the estimated selling price of the land market while for the sale and purchase transaction of land rights is based on the price of the sale and purchase transaction. Pologoro is considered burdening the community because the withdrawal of the pologoro varies, for registration of land rights with proof of letter c, the pologoro levy is based on the estimated selling price of the land market while for the sale and purchase transaction of land rights is based on the price of the sale and purchase transaction.

Kata Kunci : Pologoro, Pendaftaran Tanah, Letter C