Evaluasi Sistem Pengendalian Intern atas Penatausahaan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Pemerintah Kabupaten Banyumas

DWI ANITA NUR F, Slamet Sugiri, Prof., Dr., M.B.A.,

2019 | Tesis | MAGISTER AKUNTANSI

Pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur dan mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. Hal yang penting dalam undang-undang tersebut yaitu adanya pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Namun, adanya pengalihan ini menimbulkan berbagai permasalahan. Salah satu pemerintah daerah yang mengalami permasalahan tersebut ialah Pemerintah Kabupaten Banyumas. Berdasarkan temuan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tahun 2013-2017, Pemerintah Kabupaten Banyumas masih memiliki kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kabupaten Banyumas kehilangan potensi penerimaan PBB-P2 dan nilai piutang PBB-P2 pada neraca per 31 Desember tidak dapat diyakini kewajarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern atas penatausahaan piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Banyumas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode studi kasus. Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara analisis dokumen, observasi, dan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait. Data yang diperoleh kemudian direduksi, ditemakan dan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelengkapan 5 unsur SPIP penatausahaan piutang PBB-P2 di Pemerintah Kabupaten Banyumas ialah sebesar 73,44% dan termasuk dalam kategori kualitas cukup sehingga masih diperlukan perbaikan. Selanjutnya, faktor-faktor yang menghambat penerapan sistem pengendalian intern penatausahaan piutang PBB-P2 yaitu lemahnya fungsi pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum tertatanya administrasi data objek dan subjek PBB-P2.

Ratification of Law Number 28 Year 2009 concerning Regional Tax and Retribution has given more authority to local governments in regulating and managing regional tax and retribution. The important thing in that law is authority transfer of rural and urban land and building tax collection (PBB-P2) from central government to local government. However, this authority transfer still causes problems. One of the local governments that experiences these problems is Banyumas Regency. Based on BPK’s findings on Banyumas Regency financial statements in 2013-2017, Banyumas Regency still has weaknesses in internal control system over administration of PBB-P2 receivables. This caused Banyumas Regency to lose potential revenue from PBB-P2 and the value of PBB-P2 receivables on balance sheet as of December 31 cannot achieve its fairness. This study aims to evaluate and analyze the factors which inhibit the implementation of internal control system over administration of PBB-P2 receivables in Banyumas Regency. This research was conducted using a qualitative approach through the case study method. Data collection was carried out by analyzing documents, observations and interviews with related parties. The data obtained were then reduced, themed and analyzed to answer the research questions. The results of the study found that the assessment of completeness of five elements of SPIP over administration of PBB-P2 receivables in Banyumas Regency was 73.44% and belonged to sufficient category that still needed improvement. Furthermore, the factors that inhibit implementation of internal control system over administration of PBB-P2 receivables were weakness of control function, limited human resource, and unorganized administration of PBB-P2 object and subject data.

Kata Kunci : sistem pengendalian intern, penatausahaan, piutang, pajak, PBB-P2, SPIP