IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL UNTUK BANTUAN MAHYANI (RUMAH LAYAK HUNI) PADA MASYARAKAT MISKIN DI PROVINSI GORONTALO

MOHAMAD MANTALI, Prof. Dr. Susetiawan, S.U

2019 | Tesis | MAGISTER PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

Bantuan program mahyani (rumah layak huni) bukan hanya saja tanggung jawab pemerintah, namun pihak perusahaan dan masyarakat yang memiliki modal turut serta memberikan bantuan atas kesejahteraan masyarakat miskin, dan pembangunan mahyani ini perlu dilakukan. Mahyani juga menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, tidak hanya memiliki fungsi fisik, tetapi juga sebagai tempat perlindungan dan juga memiliki nilai strategis sebagai pusat kegiatan di mana untuk mengimplementasikan fungsinya, terutama fungsi untuk pembinaan anggota keluarganya. Berdasarkan hal itu, setiap keluarga selalu berusaha memiliki rumah yang layak, meskipun secara obyektif seluruh keluarga tidak dapat memenuhi keinginannya. Hal ini disebabkan beberapa faktor, terutama faktor ekonomi keluarga karena kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses penyususnan program mahyani oleh pemerintah Provinsi Gorontalo, melihat kontribusi masyarakat dalam penyusunan dan implementasi program, melihat reaksi masyarakat (penerima bantuan) terhadap program mahyani yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis kebijakan menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan program mahyani. Proses wawancara dilakukan pada bulan Mei sampai bulan Juni tahun 2019, kemudian interview dilakukan pada 7 informan dengan jumlah 5 informan untuk penerima bantuan mahyani (rumah layak huni), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bidang Perumahan di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Dinas PRKP) Provinsi Gorontalo serta Wakil Gubernur Provinsi Gorontalo. Sumber data sekunder diperoleh dari data Provinsi Gorontalo dalam angka, data pembangunan mahyani dari Dinas PRKP Provinsi Gorontalo, data yang dimuat dalam media online humas Provinsi Gorontalo, serta data dari media cetak harian Gorontalo post. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program pembangunan mahyani (rumah layak huni) dapat dikatakan berjalan dengan baik, karena sebagian besar penerima bantuan mahyani telah dapat merasakan manfaatnya dan kegiatan ini memiliki dampak positif pada pemenuhan kebutuhan rumah dan kondisi sosial meskipun dalam praktiknya masih ada kekurangan. Masalah/kendala yang terjadi pada pelaksanaan pembangunan mahyani adalah keterlambatan penyaluran bahan material bangunan dan penerimaan bantuan mengeluh atas bahan material bangunan yang diberikan tidak sesuai dengan jumlah dana yang diberikan, karena pihak pemerintah desa/kelurahan tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya. Dengan melihat permasalahan yang terjadi diharapkan Pemerintah Provinsi Gorontalo harus melakukan koordinasi dengan penerima bantuan mahyani maupun dengan pelaksana serta pihak kepala daerah dan bawahannya harus saling berkoordinasi dengan baik agar kesesuaian data yang diberikan lebih di percaya. Kedepannya pelaksanaan pembangunan mahyani tetap harus dilaksanakan, karena masyarakat miskin yang lainnya juga ingin mendapatkan bantuan mahyani.

The mahyani program assistance (decent house) is not only the responsibility of the government, but the company and the people who have capital participate in providing assistance for the welfare of the poor, and the development of this mahyani needs to be done. Mahyani also becomes one of the basic human needs that must be met, not only having a physical function, but also as a place of protection and also has a strategic value as a center of activity in which to implement its function, especially the function for fostering family members. Based on that, every family always tries to have a decent home, even though objectively the whole family cannot meet their wishes. This is due to several factors, especially family economic factors due to poverty. This study aims to look at the process of arranging the mahyani program by the Gorontalo Province government, looking at community contributions in the preparation and implementation of the program, looking at the reaction of the community (beneficiaries) to the mahyani program created by the Gorontalo Provincial Government. This research was conducted using a type of qualitative research with a policy analysis approach using descriptive and normative approaches. The technique used in data collection is observation, interview, and analysis of documents related to the mahyani program. The interview process was conducted from May to June 2019, then interviews were conducted on 7 informants with a total of 5 informants for recipients of mahyani assistance (livable houses), Head of the Planning and Control Section of the Housing Sector at the Department of Public Housing and Settlement Areas (Dinas PRKP) Gorontalo Province and the Deputy Governor of Gorontalo Province. Secondary data sources were obtained from Gorontalo Province data in numbers, mahyani development data from Gorontalo Province PRKP Office, data published in Gorontalo Province public relations online media, and data from Gorontalo post daily print media. The results of this study indicate that the implementation of the mahyani development program (decent house) can be said to be going well, because most of the mahyani beneficiaries have been able to feel the benefits and this activity has a positive impact on meeting housing needs and social conditions even though in practice there are still shortages. Problems/constraints that occur in the implementation of mahyani development are the delay in the distribution of building materials and the receipt of assistance complaining for the building materials provided are not in accordance with the amount of funds provided, because the village/kelurahan government is not responsible for its work. By looking at the problems that happen, it is expected that the Gorontalo Provincial Government must coordinate with the recipients of the mahyani aid and with the executor as well as the regional head and his subordinates must coordinate well so that the suitability of the data provided is more trusted. In the future the implementation of mahyani development must still be carried out, because the other poor people also want to get mahyani assistance.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan Sosial, Bantuan Mahyani.