Mapping the Policy Respond towards ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025: National Government Policy Respond to Enhance Policy and Regulatory Environment

MOHAMMAD ABROR, Dr. Phil Gabriel Lele, S.I.P., M.Si.

2019 | Skripsi | S1 MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan inisiatif pemerintah nasional Indonesia dalam proses implementasi ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah tuluang punggung perekonomian Indonesia dan ASEAN melihat kontribusinya terhadap jumlah lapangan pekerjaan, Pendapatan Nasional, dan terkait dengan isu sosial. Lebih jauh, pengembangan UMKM telah ditetapkan sebagai agenda prioritas sebagai pilar ke 3 dibawah kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN (AEC). Namun, perkembangan UMKM saat ini di Indonesia dianggap menghadapi masalah kebijakan dan peraturan yang berimplikasi pada ketidakefisienan pengembangan UKM. Sementara itu, liberalisasi perdagangan dalam kerangka Masyarakat Ekonomi ASEAN memaksa UMKM untuk bersaing di tingkat regional. Mempertimbangkan hal itu, ASEAN menetapkan ASEAN Strategic Action Plan for SME Development sebagai badan sektoral di bawah Kementerian Ekonomi ASEAN untuk meningkatkan pengembangan UKM di tingkat domestik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami inisiatif saat ini lebih dalam. Dengan melakukan wawancara mendalam dengan Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Luar Negeri, dan beberapa asosiasi UKM akan memberikan analisis empiris tentang implementasi Rencana Aksi Strategis ASEAN untuk Pengembangan UKM. Selanjutnya melalui wawancara dan penelitian pustaka, sebagian inisiatif pemerintah nasional telah menunjukkan bahwa inisiatif saat ini telah sesuai dengan ASEAN Strategic Action Plan for SME Development, sementara beberapa inisiatif masih membutuhkan implementasi yang lebih baik. Sementara itu, sejalan dengan model analisis implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, faktor kelembagaan seperti kurangnya mekanisme tata kelola yang inklusif, kurangnya pasokan pejabat publik yang memadai dalam proses pengambilan keputusan, dan kompleksitas di antara lembaga-lembaga pemerintah dianggap menjadi faktor penghambat proses implementasi; pada saat yang sama pengaturan dan praktik kelembagaan yang sangat baik memberikan dampak positif dari implementasi.

This research aims to map the current initiative of the national government of Indonesia in implementing the ASEAN Strategic Action Plan for SME Development 2016-2025. SME considerably as the economic backbone for Indonesia and ASEAN, it contributes to the majority workforce, adds to total GDP, and linked to the social issue. Furthermore, SME development was considered become the priority agenda under the framework of ASEAN Economic Community (AEC), it is embedded in the third pillar of AEC. However, the current development of SME in Indonesia was considered facing the policy and regulatory problem which implicating inefficiency of SME development. Meanwhile, the trade liberalization under the framework of ASEAN Economic Community forces SME to compete at the regional level. Considering to that, ASEAN established the ASEAN Strategic Action Plan for SME Development as the sectorial body under the ASEAN Economic Ministry to enhance the development of SME in domestic level. This research used a descriptive qualitative method in order to understanding the current initiatives deeper. By conducting in-depth interview with Ministry of Cooperative and SME, Ministry of Foreign Affairs, and several SME association would provide an empirical analysis of the implementation of the ASEAN Strategic Action Plan for SME Development. Through the interview and desk research, it has shown that current initiatives were partially comply with the action lines on ASEAN Strategic Action Plan for SME Development, while several initiatives are required to be fully comply. Meanwhile, in line with Mazmanian and Sabatier�s model of policy implementation analysis, the institutional factor such as lack of inclusive governance mechanism, lack of sufficient supply of public official in decision making process, and complexity among government institution was considered to become the constraining factor of implementation; at the same time the excellent arrangement and practice of institutional virtually giving the positive impact of implementation.

Kata Kunci : SME, ASEAN Strategic Action Plan for SME Development, ASEAN, Regulatory, Policy