KEBIJAKAN DESENTRALISASI DAN KESENJANGAN PENDIDIKAN DASAR DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

OBED BIDA, Prof. Dr. Yeremias T. Keban

2019 | Disertasi | DOKTOR MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK

Judul penelitian ini adalah Kebijakan Desentralisasi dan Kesenjangan Pendidikan Dasar di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kebijakan desentralisasi dan kesenjangan pendidikan menarik untuk didiskusikan ketika paradigma desentralisasi dapat menjadi agen perubahan administrasi publik baru terhadap peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang berkeadilan sosial. Perubahan sistem politik dari sentralistik ke desentralistik menjadi sebuah paradigma antitesis terhadap kebijakan sentralistik untuk mengambil alih tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di daerah dengan tujuan menciptakan efisiensi dan efektivitas layanan pendidikan. Sebaliknya dalam penelitian ini terjadi anomali teori dan realitas empirik bahwa kebijakan desentralisasi selain dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas ternyata juga dapat membuka ruang disparitas pendidikan dalam konteks daerah kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola dan bentuk kesenjangan pendidikan serta implikasi kebijakan desentralisasi terhadap kesenjangan pendidikan di daerah Kabupaten Buton dan Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan interpretatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam (deep interview). Informan utama penelitian terdiri atas pejabat struktural pemerintah daerah dan elit politik yaitu bupati/wakil bupati, legislatif (komisi pendidikan), kepala dinas pendidikan, staf diknas, kepala sekolah, guru sekolah, dewan pendidikan, praktisi pendidikan dan tokoh masyarakat. Selanjutnya data tersebut di analisis dengan menggunakan tahapan proses analisis data domain, taksonomi, komponensial dan kultural. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disparitas pendidikan di daerah Kabupaten Buton dan Buton Selatan dipengaruhi oleh pola kebijakan pendidikan pemerintah daerah yang cenderung menitikberatkan pada pendekatan spasial dengan skala prioritas pendidikan daerah sentra dan pendekatan struktural melalui lobi-lobi politik elit struktural dalam birokrasi pendidikan di daerah. Disparitas pendidikan di daerah Kabupaten Buton dan Buton Selatan di pengaruhi oleh proses kontestasi elit struktural dan elit politik yang senantiasa menempatkan kepentingan politik (kekuasaan) sebagai faktor yang paling menentukan dalam pengambilan keputusan dalam proses pembuatan kebijakan pendidikan di daerah.

This study is titled: Decentralization Policy and Elementary Education Gap in South East Sulawesi Province. Decentralization Policy and Education Gap is an interesting subject to be discussed when decentralization paradigm can become an agent of change for new public administration in servitude of increasing education access and quality based on social justice. Education management systems that have been managed in a centralized bureaucratic climate considered to be the source of education gap. Reformation of political system from centralized to decentralized become a paradigm antithesis against centralized in purpose of taking over the responsibility of education enforcement in the region with the objective of creating an efficient and effective educational service. On the contrary, in this study there are inconsistencies between theory and empirical reality that showed that decentralization not only increase efficiency and affectivity but also open the space for education gap in the context of archipelagic region of South East Sulawesi Province. This research objective is to explain the pattern and form of education gap, also the implication of decentralization and other factors towards the education gap in the Regency of Buton and South Buton regions. This study performed using qualitative research method with interpretive approach. In this study data collection are performed by direct observation, studying available documents, and in depth interviews. Sources includes regional government structural officials and related academia such as Regent and/or Vice Regent, (Education Committee of ) the Local Senate, Head and Staffs of Regional Department of Education, school headmasters, teachers, Members of Educational Council, Education Practioneer, and Local Community Leaders. The obtained data is then using domain, taxonomy, componential and cultural data analysis. The results of the study showed that education disparity pattern in the Regency of Buton and South Buton regions is affected by the regional government policy pattern in increasing educational access and quality that tend to use spatial approach based on priority scale and structural approach through lobbies of the political elites on the regional education bureaucracy. The pattern of those approach can be seen from the education gap between the central region and peripheral region which includes the gap in educational infrastructures, quality, quantity and also accessibility. Education disparity process on Buton and South Buton Regional Government tend to be affected by contestations between the structural and political elites that put political interest (power) as the main determining factor in decision making in the policy making process.

Kata Kunci : Kebijakan Desentralisasi, Kebijakan Pendidikan, Kepentingan Politik dan Kesenjangan Pendidikan