Dugaan Praktik Monopoli atas Pengelolaan Kargo dan Pos pada Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin - Makasar (Studi Kasus Putusan KPPU Perkara Nomor 08/KPPU-L/2016)
BINTARI ARIYANI, Prof. Dr. Ningrum Natasya Sirait, S.H., M.Li.
2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)Pengelolaan terminal kargo dan pos di Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar dilakukan oleh PT Angkasa Pura Logistik sebagai anak perusahaan didasarkan pada penunjukan langsung yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai induk perusahaan. Penunjukan langsung yang dilakukan PT Angkasa Pura I (Persero) berdasarkan Peraturan Menteri BUMN yang mengatur terkait Sinergi BUMN.Pengelolaan kargo yang dilakukan PT Angkasa Pura Logistik dinilai telah melanggar Pasal 17 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh KPPU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa putusan tersebut apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus mencari tau kesesuaian pengelolaan kargo oleh PT Angkasa Pura Logistik terhadap Undang -Undang Penerbangan. Penelitian menggunakan metode normatif dengan menggunakan data sekunder yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan dari bahan - bahan hukum, mengkaji peraturan perundang - undangan yang terkait dengan penerbangan, praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat serta sinergi BUMN. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kasus ini bukan merupakan masalah persaingan melainkan legalitas penunjukan langsung yang diberikan kepada PT Angkasa Pura Logistik untuk mengelola terminal kargo di Bandar Udara Sultan Hasanuddin - Makassar.
The operation of cargo and post terminals at Sultan Hasanuddin Airport - Makassar is carried out by PT Angkasa Pura Logistik as a subsidiary based on direct appointments made by PT Angkasa Pura I (Persero) as the parent company. Direct appointment made by PT Angkasa Pura I (Persero) based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises that regulates the BUMN Synergy. Cargo management carried out by PT Angkasa Pura Logistik is considered to have violated Article 17 of Law Number 5 Year 1999 by KPPU. This study aims to analyze the decision whether it is in accordance with applicable regulations, as well as to find out the suitability of cargo opereration by PT Angkasa Pura Logistik against the Aviation Law. The research method is based on normative research that focusing on library research of legal materials, and to review the regulation related to aviation, monopolistic practices and unfair business competition and the synergy of State-Owned Enterprises. The results of the study concluded that this case was not a competition issue but rather the legality of direct appointment given to PT Angkasa Pura Logistik to operate the cargo terminal at Sultan Hasanuddin Airport - Makassar.
Kata Kunci : BUMN, Penunjukan Langsung, Terminal Kargo, Sinergi BUMN