PENERAPAN ASAS KEADILAN DAN ASAS KEPASTIAN HUKUM DALAM MUTASI PEKERJA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 172.PDT.SUS-PHI/2018/PN.JKT.PST)

SINTA ROMAIDA S, Prof. Dr. Ari Hernawan S.H., M.Hum.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: (1) Untuk mengetahui dan mengkaji penerapan asas keadilan dan asas kepastian hukum dalam mutasi pekerja di PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk; (2) Untuk mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakim dalam putusan No.172/Pdt.Sus-PHI/PN.JKT.PST dari perspektif asas keadilan dan asas kepastian hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis yang didukung dengan wawancara. Wawancara dilakukan dengan responden dan narasumber. Data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Cara pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumen, alatnya dengan studi dokumen dan komunikasi langsung (face to face) yang didukung wawancara dengan narasumber dan responden.Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa mutasi kerja atau penempatan kerja yang terjadi di PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk belum sepenuhnya menerapkan asas keadilan karena tidak adanya perundingan kerja yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerja. Pelaksaanaan mutasi atau penempatan kerja tersebut juga belum menerapkan asas kepastian hukum karena pengaturan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan belum mengatur secara lengkap dan jelas mengenai mutasi kerja kepada pekerja dalam hubungan kerja yang sedang berlangsung. Pertimbangan Majelis Hakim yang menggunakan ketentuan Pasal 161 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagai acuan dalam putusan telah memperhatikan asas keadilan bagi pekerja akan tetapi ketentuan pasal tersebut tidak memperhatikan asas keadilan bagi pengusaha. Disisi lain, putusan hakim tersebut tidak menerapkan asas kepastian hukum karena unsur-unsur Pasal 161 ayat (1) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tidak terpenuhi karena pengusaha tidak pernah memberikan surat peringatan kepada pekerja. Kepada pengusaha sebaiknya agar melakukan perundingan kerja sebelum memberikan mutasi kerja kepada pekerja. Perlu dilakukan perubahan atau revisi terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan khususnya Pasal 32 terkait dengan pengaturan mutasi kerja kepada pekerja yang sedang bekerja di perusahaan dan agar hakim dalam mengadili perkara hubungan industrial memperhatikan asas kepastian hukum dalam putusan.

This research was conducted with the aim of: (1) To determine and assess the application of the principles of justice and the principle of legal certainty in the transfer of employees at PT Bank Panin Tbk Dubai Syariah; (2) To identify and assess the consideration of judges in decision 172 / Pdt.Sus-PHI / PN.JKT.PST from the perspective of fairness and the principle of legal certainty. This study is a descriptive analytical legal research supported by interviews. Interviews were conducted with respondents and informants. The data used is secondary data in the form of primary legal materials, secondary law and tertiary legal materials. Data collection is done by the method of the document, the tools to study the document and direct communication (face to face) supported by interviews with informants and respondents. Results and discussion shows that the mutation of work or employment that occurred at PT Bank Panin Tbk Dubai Syariah is not yet fully apply the principles of fairness in the absence of negotiations work done by the employer to the worker. Pelaksaanaan mutation or work placement is also not applied the principle of legal certainty because the setting of Act No. 13 Year 2003 on Manpower has not set completely and clearly the work to the worker mutation in an ongoing employment relationship. Consideration Judges to use the provisions of Article 161 paragraph (1) of Act No. 13 of 2003 on Labor as a reference in the decision have regard to the principle of justice for the workers but the provisions of that article does not observe the principle of justice for employers. On the other hand, the judge's decision not to apply the principle of legal certainty because the elements of Article 161 paragraph (1) of Act No. 13 Year 2003 on Manpower is not satisfied because the entrepreneur never gives a warning letter to workers. The employer should conduct negotiations in order to work before giving the job to the worker mutation. Necessary to change or revision to the Act No.

Kata Kunci : Kata Kunci: Asas Keadilan, Asas kepastian Hukum dan Mutasi kerja atau Penempatan Kerja.