Laporkan Masalah

PERENCANAAN KOMUNIKASI PENYULUHAN (Studi Kasus Pada Penyuluhan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Oleh Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018)

ERNANDA ASHAR P, Dr. Phil. Ana Nadya Abrar, M.E.S.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

Permasalahan tentang diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat atau pemerintah bahwa penyandang disabilitas juga memiliki hak yang sama dan harus dipenuhi. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemda DIY membentuk Komite Disabilitas DIY yang bertugas secara umum untuk melakukan koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Kegiatan komunikasi penyuluhan merupakan cara yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada pihak-pihak terkait seperti penyandang disabilitas, organisasi penyandang disabilitas, dan juga pemerintah sehingga dapat bertukar pikiran dalam memecahkan permasalahan tersebut. Pertanyaannya bagaimana perencanaan komunikasi penyuluhan yang dilakukan oleh Komite Disabilitas DIY untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus, kemudian dibahas dengan kerangka konsep analisis perencanaan komunikasi penyuluhan yang diadaptasi dari kerangka konsep perencanaan komunikasi milik Cangara dipadukan oprasionalisasi penyuluhan milik Suprapto. Hasilnya diperoleh jawaban bahwa Komite Disabilitas DIY tidak menyusun perencanaan komunikasi penyuluhan secara sistematis. Hal itu ditunjukan dari tidak dilakukannya identifikasi khalayak yang menjadi sasaran penyuluhan, kemudian saluran komunikasi yang tidak bervariasi karena hanya menggunakan saluran komunikasi kelompok. Selanjutnya, evaluasi yang dilakukan oleh Komite Disabilitas DIY tidak mengukur efektivitas kegiatan komunikasi berdasarkan parameter tertentu. Komite Disabilitas DIY perlu membuat perencanaan komunikasi secara sistematis, agar komunikasi yang dilakukan efektif dan tujuan dari kegiatan komunikasi dapat tercapai.

Problems of discrimination experienced by people with disability happens because of a lack of public awareness or the Government that persons with disability also have the same rights and must be met. To resolve the problem, the local Government special region of Yogyakarta form Disability Committee of special region of Yogyakarta who served in general to conduct coordination and communication on the implementation of the protection and fulfilment of the rights of the disabled. Communication counseling activities is used to deliver a message to related parties such as the disabled, disability organizations, and also the Government so it can exchange ideas in solving These problems. The question of how communications planning Counseling done by the Disability Committee of special region of Yogyakarta for the protection and fulfilment of the rights of persons with disability in the year 2018. This study used a case study research method, and then discussed with the concept of communications planning analysis framework guidance adapted from concept communications planning framework belongs to Cangara combined oprasionalisasi counseling courtesy of Suprapto. The results obtained answers that the Disability Committee of special region of Yogyakarta is not compiled systematically counseling communications planning. It indicated he did not from the target audience identification counseling , then a communications channel that does not vary due to only use the communication channels of the group. Furthermore, the evaluation conducted by the Disability Committee of special region of Yogyakarta is not measuring the effectiveness of communication activities based on certain parameters. Disability Committee of special region of Yogyakarta needs to make communications planning systematically, so that communication is carried out effectively and the purpose of the activities of the communication can be achieved.

Kata Kunci : Perencanaan Komunikasi, Komunikasi Penyuluhan, Komite Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta

  1. S2-2019-419039-abstract.pdf  
  2. S2-2019-419039-bibliography.pdf  
  3. S2-2019-419039-tableofcontent.pdf  
  4. S2-2019-419039-title.pdf