PENAFSIRAN FRASA PIHAK LAIN OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PADA KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KOSTITUSI NOMOR 85 /PUU/2016 (Sebuah Studi Perbandingan dengan Jepang).

MUHAMMAD FADIL, Prof. M. Hawin, S.H., LL.M., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU HUKUM (KAMPUS JAKARTA)

PENAFSIRAN FRASA PIHAK LAIN OLEH KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA PADA KASUS PERSEKONGKOLAN TENDER BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU/2016 (SEBUAH STUDI PERBANDINGAN DENGAN JEPANG). Intisari oleh Muhamad Fadil dan M Hawin Penelitian yang dilakukan adalah untuk mencoba mengetahui apa yang dimaksud dengan adanya frasa Pihak Lain dalam persekongkolan tender yang ditangani oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999) baik sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU/2016 (Putusan MK 85/2016) yang telah menafsirkan frasa Pihak Lain sebagai Pelaku Usaha Lain dan atau Pihak yang Terkait dengan Pelaku Usaha lain yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan persekongkolan tender di terdapat di dalam Involvement Act on Elimination and Prevention of Involvement in Bid Rigging, etc (Bid Rigging Act). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau studi dokumen dan melakukan analisis yang bersifat deskriptif. Bahan hukum yang dikaji antara lain Putusan MK 85/2016, Putusan KPPU, UU 5/1999, Peraturan KPPU dan Bid Rigging Act. Hasil penelitian perbandingan yang dilakukan menggunakan pendekatan fungsional dan diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap penggunaan frasa pihak lain pada pasal 22 UU 5/1999 baik sebelum dan sesudah adanya Putusan MK 85/2016 yang kemudian dibandingkan dengan ketentuan Bid Rigging Act yang ada di Jepang. Dalam penelitian yang dilakukan diketahui bahwa pihak lain di Indonesia dapat berupa pelaku usaha dan panitia tender pengadaan barang dan/atau jasa. Sedangkan KPPU tidak memiliki kewenangan untuk mengadili pihak selain pelaku usaha, dalam hal ini adalah panitia tender pengadaan barang dan /atau jasa. Berbeda halnya dalam Bid Rigging Act menyatakan bahwa pihak yang dapat terlibat dengan persekongkolan tender adalah pelaku usaha dan panitia pengadaan barang dan/atau jasa. Sampai ditulisnya penelitian ini panitia pengadaan barang dan /jasa masih menjadi pihak yang diadili oleh KPPU.

INTERPRETATION OF OTHER PARTY PHRASE BY INDONESIA COMMISSION FOR THE SUPERVISION OF BUSINESS COMPETITION IN BID RIGGING CASE REFER TO LAW NO. 5 OF 1999 CONCERNING THE BAN ON MONOPOLISTIC PRACTICES AND UNFAIR BUSINESS COMPETITION AND CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 85/PUU/2016. (A COMPARATIVE STUDY TO JAPAN) Abstract By Muhamad Fadil and M.Hawin The research carried out is to try to find out what is meant by the existence of Other Party phrases in Bid Rigging Case handled by Indonesia Commission for the Supervision of Business Competition ("KPPU") in article 22 of Act Number 5 of 1999 concerning the Ban On Monopolistic Practices And Unfair Business Competition ("Law number 5/1999") both before and after the Constitutional Court Decision Number 85/PUU /2016 ("CCD Number 85/2016") which has interpreted the phrase Other Parties as Other Entrepreneurs and or Parties Related to Other Entrepreneurs then compared to the regulation of Bid Rigging in Japan, the Involvement Act on Elimination and Prevention of Involvement in Bid Rigging, etc ("Bid Rigging Act"). The research method used herein is a normative judicial research, i.e. legal research conducted by analyzing literature or documents studying and conducting descriptive analysis based on it. The legal material included CCD Number 85/2016, KPPU decision and Law Number 5/1990, KPPU Regulations and Bid Rigging Act. The results of comparative research carried out using a functional approach and are expected to provide an overview of the use of other party phrases in Article 22 of Law Number 5/1999 both before and after the CCD Number 85/2016 which is then compared to the Bid Rigging Act provisions in Japan. In the research conducted, it is known that other parties in Indonesia can be entrepreneurs and tender committees for the procurement of goods and /or services. In this research Tender committee for the procurement of goods and / or services, KPPU define them as a subject under the Law Number 5/1999, whereas KPPU does not have the authority to adjudicate parties other than entrepreneurs. Unlike in the Bid Rigging Act, it states that parties who can be involved with tender conspiracies are entrepreneurs and the committee for the procurement of goods and /or services. Up to this research writing, the committee for the procurement of goods and / services is still the party that adjudicated by KPPU.

Kata Kunci : Kata Kunci: Persekongkolan, Tender, Pihak Lain, KPPU, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/2016.