ANALISIS E-READINESS DALAM IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PORTAL WEB DI SKPD PEMDA DIY

NUGROHO JANNIN W, Prof. Dr. Ir. Sasongko Pramono Hadi, DEA; Dr. Wing Wahyu Winarno, MAFIS, CA, Ak.

2019 | Tesis | MAGISTER TEKNIK ELEKTRO

Tata pemerintahan yang baik adalah tentang demokrasi, akuntabilitas publik, transparansi dan keadilan. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disebut UU KIP, memiliki tujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu daerah yang wajib mengimplementasikan UU KIP adalah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai badan publik, Pemda DIY berkewajiban menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Badan Publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kesiapan implementasi implementasi teknologi informasi (e-readiness) di pemda DIY dalam menyediakan informasi kepada masyarakat melalui web portal. Tujuan yang lebih khusus adalah mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi oleh SKPD di Pemda DIY dalam menyajikan informasi yang sesuai dengan ketentuan dalam UU KIP melalui web portal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Instrumen penilaian e-readiness yang digunakan dalam penelitian ini ialah model yang dikembangkan oleh Mutula dan Brakel. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner untuk mendapatkan data kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kesiapan yang dinilai berdasarkan lima segmen kesiapan memiliki nilai rata-rata 2,82 dan berada pada skala 3 yaitu siap. Dengan mendapatkan level siap artinya belum sampai level yang paling tinggi, yaitu sangat siap. Untuk meningkatkan menjadi level yang paling tinggi maka dibutuhkan perbaikan di semua segmen, terutama pada segmen human resources readiness yang berada pada tingkat tidak siap.

Good governance is about democracy, public accountability, transparency, and justice. Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Openness aims to realize the implementation of a good, transparent, effective and efficient state, accountable and accountable. One of the fields needed to implement Public Information Openness is the Government of the Special Region of Yogyakarta. As a public body, the Special Region of Yogyakarta is obliged to provide public information that is accurate, correct and not misleading. Public bodies must develop and develop information and documentation systems for managing public information in an efficient and easily accessible way. The purpose of this study was to determine the readiness of the implementation of information technology in the government of the Special Region of Yogyakarta in providing information to the public through a website. A more specific objective is to identify the obstacles and constraints faced by institutions in the Regional Government in presenting information with the provisions of Public Information Disclosure through a web portal agent. The e-readiness assessment instrument used in this study is a model developed by Mutula and Brakel. Data collection techniques in this study used a questionnaire to obtain quantitative data. Based on the results of the study, the implementation of public information disclosures through the government agency web portal, it can be concluded that readiness was assessed from the five readiness segments having an average value of 2.82 and on a scale of 3 that was ready. With the level ready means that it hasn't reached the highest level, which is very ready. To increase to the highest level, improvements are needed in all segments, especially in the human resource readiness segment, which is at an unprepared level.

Kata Kunci : e-readiness, keterbukaan informasi, website, akuntabilitas