Perlindungan Hukum Bagi Pemegang BCA Flazz Dalam Melaksanakan Transaksi Elektronik

ALEXANDER KEVIN ADISTRA NUGRAHA, Hariyanto, S.H., M.Kn

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis Perlindungan Hukum bagi Pemegang BCA serta Tanggung Jawab Penerbit dalam Melaksanakan Transaksi Elektronik. Penelitian dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian normatif dan empiris dengan didukung wawancara responden. Sifat penelitian adalah deskriptif. Jenis data dan sumber yang digunakan adalah data primer dan sekunder sebagai sumber yang didapatkan dari studi lapangan dan kepustakaan. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis dengan metode kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, melalui asas-asas perjanjian yang melekat pada perjanjian tersebut sekalipun tidak dicantumkan secara tertulis dalam perjanjian, akan tetapi ketentuan atau syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak olehBank BCA selaku penerbit pada saat mengajukan klaim ganti rugi bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang perlindungan Konsumen dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sehingga tidak dapat mengikat konsumen pemegang uang elektronik namun pada kenyataannya karena kedudukan konsumen yang lemah dan kurangnya informasi dari penerbit maka konsumen selalu tunduk pada ketentuan atau syarat-syarat baru yang ditetapkan sepihak oleh Bank BCA selaku penerbit. Sedangkan kartu BCA Flazz tidak bisa terbaca lagi akan menjadi permasalahan dalam melakukan pengembalian hal tersebut jelas merugikan pemegang BCA Flazz, tentunya hal ini bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) PBI, Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Serta Pasal 7 ayat (2)Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terkait pemberian informasi yang jelas terkait produk/jasa.

This study aims to review and analyze Legal Protection for BCA Holders as well as the Responsibilities of Publishers in Implementing Electronic Transactions. Research in writing this law is normative and empirical research supported by interview respondents. The nature of the research is descriptive. The types of data and sources used are primary and secondary data as sources obtained from field studies and literature. Data obtained from the results of the study were analyzed by qualitative methods. Based on the research conducted, through the principles of the agreement attached to the agreement, even though it is not listed in writing in the agreement, the new provisions or conditions set unilaterally by Bank BCA as the publisher when submitting compensation claims are contrary to Article 18 of the Act. - Consumer protection and Article 22 paragraph (3) Financial Services Authority Regulation Number: 1 / POJK.07 / 2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector so that it cannot bind consumers of electronic money holders but in reality because of the weak consumer position and lack of information from the publisher then consumers are always subject to the new terms or conditions set unilaterally by the Bank BCA as the publisher. Whereas the BCA Flazz card cannot beread anymore, it will be a problem in making a return, this clearly detrimental to BCA Flazz holders, of course this is contrary to Article 18 paragraph (1) PBI, Article 4 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Protection Consumers, as well as Article 7 paragraph (2) of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection related to providing clear information regarding products / services.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Uang Elektronik, Bank BCA