Pengaruh Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Terhadap Kemajuan BUMDes di Kabupaten Gresik, Jawa Timur

REZA PAHLEVI, Dr. Setiadi, M.Si

2019 | Tesis | MAGISTER ANTROPOLOGI

Keberadaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai lembaga yang dihadirkan oleh Pemerintah daerah kabupaten Gresik ditujukan guna menyelenggarakan kebijakan di yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dari temuan yang ada salah satunya terkait pembentukan BUMDes di Kabupaten Gresik telah mencapai angka diatas 95% dari target terpenuhi secara keseluruhan di tahun 2020. Pertanyaan yang muncul kemudian apakah kemajuan BUMDes Kabupaten Gresik secara kuantitas ini memang dipengaruhi oleh spirit mentalitas budaya kerja yang dimiliki Aparatur Sipil Negara dalam lingkup DPMD, ataukah sekedar inisiatif masyarakat desa?. Untuk menjawab rumusan masalah, diselesaikan melalui metode penelitian etnografi dengan jenis pendekatan interpretatif dalam kajian pola budaya yang terwujud dalam memahami serangkaian makna berada dibalik suatu fenomena kebudayaan. Berdasarkan hasil temuan, dimensi dari budaya kerja yang hidup dalam lingkup kedinasan mencakup dorongan institusi untuk terus berinovasi serta turut menjaga prinsip integritas secara kelembagaan. Implementasi yang kemudian muncul berdasarkan keberadaan budaya kerja lantas mengarahkan pada pengembangan BUMDes yang didapatkan dari mekanisme perencanaan bisnis dan monitoring evaluasi dengan mempertimbangkan sisi partisipatif melalui pelibatan masyarakat secara utuh. Kesimpulan penelitian, peran aparatur yang tercermin melalui budaya kerja yang diterapkan hanya terbatas pada tataran normatif lewat pemenuhan kewajiban sebagai fasilitator pengembangan program, bukanlah menjadi faktor utama dalam memajukan BUMDes di wilayah setempat. Hal yang mendorong kemajuan, justru berkutat pada aspirasi masyarakat yang berperan aktif dalam memobilisasi segala potensi desa yang dimilikinya.

The existence of the community and village Empowerment Office as an institution presented by the Government of Gresik Regency is intended to conduct policies in relation to the empowerment of communities and villages. From the findings, one of them related to the formation of BUMDes in Gresik Regency has reached a figure above 95% of the target is fulfilled overall in the year 2020. The question that arises later whether the progress of BUMDes Gresik Regency in quantity is indeed influenced by the cultural mentality of the working culture owned by civil state apparatus in the scope of DPMD, or just a village Community initiative?. To answer the problem formulation, resolved through ethnographic research method with the type of interpretive approach in the study of cultural patterns manifested in understanding the series of meanings are behind a cultural phenomenon. Based on the findings, the dimensions of the working culture that live within the scope of the environment include the encouragement of institutions to continue to innovate and to also maintain institutional integrity principles. The implementation then emerged based on the existence of the culture of work then lead to the development of BUMDes obtained from business planning mechanisms and monitoring evaluation by considering the participatory side through involvement Society as a whole. The conclusion of the research, the role of apparatus that is reflected through the working culture applied only to the normative level through the fulfillment of obligations as a program development facilitator, is not a major factor in advancing BUMDes in Local region. The thing that drives progress, is a matter of the aspirations of society that plays an active role in mobilizing the potential of its village.

Kata Kunci : Budaya Kerja, Peran Partisipatif, BUMDes