IMPLEMENTASI PERMENDIKBUD 27/2016 TENTANG LAYANAN PENDIDIKAN KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA: Pengalaman Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

A. DEVI CANDRASARI, Prof. Dr. Irwan Abdullah, M.A

2019 | Tesis | MAGISTER ANTROPOLOGI

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara, termasuk anak-anak penganut kepercayaan. Akan tetapi, lingkungan sekolah yang seharusnya dapat memberikan hak yang setara serta melindungi keberadaan mereka, justru sering kali menjadi tempat yang diskriminatif. Mereka tidak sepenuhnya mendapatkan layanan pendidikan yang diperlukan sehingga terpaksa mengikuti pelajaran agama lain, bahkan dalam beberapa kasus mendapatkan perlakukan tidak patut, baik oleh guru maupun siswa lainnya. Kondisi ini telah mendorong berbagai pihak, termasuk Kemendikbud untuk mewujudkan implementasi hak siswa penghayat kepercayaan melalui terbitnya Permendikbud nomor 27 Tahun 2016. Lahirnya Permendikbud tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa pada Satuan Pendidikan merupakan babak baru bagi penghayat kepercayaan. Mengingat sejak 71 tahun Indonesia merdeka, peraturan ini merupakan payung hukum pertama yang mengatur soal pendidikan kepercayaan dan memperlihatkan rekognisi negara terhadap penganut kepercayaan. Namun demikian, pendidikan tersebut belum berjalan sebagaimana harapan. Oleh sebab itu penelitian ini bermaksud untuk melihat bagaimana proses implementasi Permendikbud di lapangan. Penelitian berlokasi di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah dengan menguraikan variabel penentu keberhasilan menurut kerangka pikir George C. Edwards III yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari keempat variabel tersebut terlihat bahwa proses komunikasi terkendala jarak antara pusat dan daerah sehingga saluran komunikasi terbatas dalam pertemuan-pertemuan formal yang menyebabkan ketidakjelasan dan inkonsistensi informasi, sumber daya yang masih minim, serta fragmentasi pekerjaan pada struktur birokrasi yang tidak optimal. Berbagai kendala di atas menyebabkan 35% siswa penghayat di Kabupaten Semarang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Tesis ini memperlihatkan kepada kita bagaimana pergulatan resistensi penghayat berhadapan dengan ketidakberpihakan aktor-aktor pada struktur birokrasi. Perbedaan disposisi dalam implementasi Permendikbud menunjukkan bagaimana pemerintah sebagai representasi negara telah terbelenggu negoisasi dalam mengimplementasikan peraturan yang dibuatnya sendiri.

Education is the right of every citizen, including indigenous-faith (kepercayaan) students. However, the school environment which should be able to give equal rights and protect their existence, often becomes a discriminatory place. They do not completely get the education services, so they are forced to take other religious lessons, even in some cases getting inappropriate treatment, both by teachers and other students. This condition has encouraged various parties, including the Ministry of Education and Culture to ensure the implementation of indigenous-faith students' rights through Ministerial Regulation No. 27 of 2016 (Permendikbud No. 27 Tahun 2016). Permendikbud 27/2016 on education services of indegenous faith is a new chapter for indigenous-faith followers (penghayat kepercayaan) in Indonesia. Even though Indonesia has been independent for 71 years, Permendikbud 27/2016 is the first legal regulation about education services for penghayat kepercayaan that shows the recognition of the state on them. However, the services have not run as they are expected. Therefore, this study intends to see how the process of implementing the regulation in the field. The research was carried out in Semarang Regency, Central Java by describing the success variables according to the framework of George C. Edwards III, i.e: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. From the four variables, it can be seen that the communication process is constrained by the distance between the center and the region so that the communication channel is limited in formal meetings which cause obscurity and inconsistency in information, minimal resources, and non-optimal fragmentation on bureaucratic structures. The obstacles above caused 35% of indigenous-faith students in Semarang are not getting their rights. This thesis shows us how the struggle of the resistance of the group is fight against the impartiality of the actors in the bureaucratic structure. The difference of disposition in the implementation of Permendikbud shows how the government as a representation of the state has been shackled by negotiations in implementing the rules they made.

Kata Kunci : pendidikan, Permendikbud 27/2016, Kepercayaan terhadap Tuhan YME, implementasi, resistensi, negoisasi.