TINDAK LANJUT TERHADAP PENERTIBAN PELANGGARAN IZIN PEMASANGAN REKLAME OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA YOGYAKARTA

ANDANIA ADIVIANA, Dr. Mailinda Eka Yuniza, S.H., LL.M.

2019 | Skripsi | S1 HUKUM

Pada penelitian penulisan hukum ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan tindak lanjut terhadap penertiban pelanggaran izin pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dengan peraturan-peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame serta Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame. Selain hal-hal tersebut, tujuan lainnya adalah untuk mengetahui hambatan-hambatan dan upaya dalam tindak lanjut terhadap penertiban pelanggaran izin pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Penulisan hukum ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu dengan melakukan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dan instansi-instansi pemerintahan daerah lainnya yang masih berkaitan dengan penelitian penulisan hukum yang dilakukan oleh penulis. Hal ini juga dilengkapi dengan penelitian secara kepustakaan, melalui peraturan yang terkait dan sumber-sumber lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa pada dasarnya antara pelaksanaan dalam tindak lanjut terhadap penertiban pelanggaran izin pemasangan reklame oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta dengan peraturan-peraturan yang berlaku yaitu mengenai reklame ini sebagian besar telahlah sesuai. Akan tetapi, ada satu hal yang menjadi permasalahan, yaitu belum berjalannya pelaksanaan di lapangan dari salah satu ketentuan yang ada pada peraturan tersebut, yaitu mengenai penyerahan hasil bongkaran reklame yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menangani aset daerah, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta.

In this legal thesis the objective is to find out the suitability between implementation follow-up actions by Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta City license violations of installing billboard with applicable regulations, namely Regulation of Yogyakarta City Number 2 year of 2015 concerning the Implementation of Advertisement, along with Mayor of Yogyakarta Regulation Number 23 year of 2016 concerning Implementation Guidelines for the Regulation of Yogyakarta City Number 2 year of 2015 concerning the Implementation of Advertisement. In addition, the other objective is to find out the hindrances and attempting in the follow-up by Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta City on the implementation license violations of installing billboard. This thesis using empirical research method, which is by doing the research in Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta City and other local government institutions that are still related to legal writing research conducted by the author. This is also using library research and relevant regulations and other sources. Based on the results of the research that has been conducted, it can be seen that basically between the implementation follow-up by Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta City license violations of billboard installation with the applicable regulations, most of them are follow by rules. However, there is one thing that is a problem, which is not implementing one of provisions in the regulation, that is about the submission of billboard display who conducted by Satuan Polisi Pamong Praja Yogyakarta City to local government institution which handles assets, namely the Regional Financial and Asset Management Institution Yogyakarta City.

Kata Kunci : Penertiban, Pelanggaran Izin, Reklame, Aset Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah