PERAN MORAL DISENGAGEMENT DAN KEPEMIMPINAN ETIS TERHADAP INTENSI KORUPSI PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL
ASFIRA TADWIMIL HIKMAH, Ariana Marastuti, S.Psi., MSW.
2019 | Skripsi | S1 PSIKOLOGIPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan moral disengagement dan kepemimpinan etis terhadap intensi korupsi pada Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebanyak 100 PNS pada beberapa dinas pemerintahan di Kota Yogyakarta menjadi partisipan dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode survei menggunakan 3 skala, yaitu Moral Disengagement Scale (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996) yang telah diadaptasi oleh Maharani (2017), Ethical Leadership Scale (Brown, Trevino, & Harrison, 2005) yang telah diadaptasi oleh Seliamang (2015), dan Skala Intensi Korupsi (Nayoan, 2018). Analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa moral disengagement secara signifikan mampu memprediksi intensi korupsi pada PNS sebanyak 13%. Namun, kepemimpinan etis tidak mampu memprediksi intensi korupsi pada PNS. Analisis tambahan menemukan bahwa tidak ada perbedaan intensi korupsi berdasarkan jenis kelamin maupun usia.
This study aimed to examine the role of moral disengagement and ethical leadership on corrupt intention among Indonesian Civil Servants (PNS). As many as 100 civil servants at public service institutions in Yogyakarta City participated in this study. The three measuring instruments were used in this study were the Moral Disengagement Scale (Bandura, Barbaranelli, Caprara, & Pastorelli, 1996) which has been adapted by Maharani (2017), the Ethical Leadership Scale (Brown, Trevino, & Harrison, 2005) which has been adapted by Seliamang (2015), and Skala Intensi Korupsi (Nayoan, 2018). Regression analysis with a simple linear model showed that moral disengagement significantly predicted corrupt intention with 13% contributions, but ethical leadership did not predict corrupt intention. Additional analysis found that there were no differences in corrupt intention based on sex or age.
Kata Kunci : korupsi, moral disengagement, kepemimpinan etis, PNS