The Possibility of the Right of Asylum States to Compensation for Refugee Flows: State Responsibility v. The Non-Refoulement Principle

FELICITY CLAIRE SALINA, Linda Yanti Sulistiawati, S.H., M.Sc., Ph.D.

2018 | Skripsi | S1 HUKUM

Selama bertahun-tahun, komunitas internasional telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam tanggapan serta perlakuannya terhadap pengungsi. Pembentukan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi serta kesepakatan multilateral terkait penanganan masalah pengungsi pun berkontribusi secara substansial dalam memperjelas banyak wilayah abu-abu mengenai perpindahan massal dalam ranah internasional. Namun, perlindungan pengungsi adalah masalah yang berakar pada pertimbangan humaniter yang kompleks. Pada abad ke-21, banyak pihak berpendapat bahwa meskipun terdapat upaya kolektif untuk mengurangi dampak arus pengungsi, orientasi pasca-arus rezim saat ini terbilang gagal bilamana disandingkan dengan data statistik. Hal ini mempertanyakan adanya kemungkinan jalur alternatif untuk mencegah atau setidaknya mengurangi krisis di masa yang akan datang. Penelitian ini mencoba untuk mengkonfrontir proposal kontroversial bahwa negara penerima pengungsi berhak atas kompensasi karena telah menanggung beban penerimaan pengungsi dengan biayanya sendiri. Hak untuk mengklaim ganti rugi materiil, sebagaimana diungkapkan penelitian ini, memberi celah bagi negara penerima untuk mendapatkan pemulihan akibat kegagalan negara asal untuk mencegah terjadinya situasi yang memicu arus pengungsi. Di samping membebani negara asal dengan pertanggung jawaban, penelitian ini juga menekankan gagasan bahwa asas non-refoulement bukanlah alat untuk memaksa negara penerima agar memberi bantuan tanpa batasan yang jelas. Pendekatan terhadap masalah ini berangkat dari beberapa sudut pandang: ketidaksesuaian Konvensi Pengungsi 1951 dengan tren pengungsi saat ini, dasar hukum kuat dan potensial untuk menuntut hak atas kompensasi yang tersedia, dan beberapa standar yang sesuai dan diperlukan dalam pelaksanaan hak tersebut.

Over the years, the international community has shown significant improvements in its response towards and treatment of the displaced. The formation of the UN High Commissioner for Refugees and an established multilateral agreement to handle refugee-related matters substantially contribute to clarifying many of the gray areas concerning mass displacements on the international plane. However, refugee protection is an issue rooted in complex humanitarian considerations. In the 21st century, many believe that despite collective effort to mitigate the impact of refugee flows, the post-flow orientation of the present regime has proven to be ineffectual insofar as statistics go. This calls into question the possibility of an alternative route to deter or at the least alleviate future crises. This research attempts to confront the controversial proposal that refugee hosting countries be entitled to compensation for having carried the burden of admitting refugees at their own expense. The right to claim monetary damages, this research reveals, provides a practicable latitude for asylum States to obtain redress for the failure of origin countries to prevent circumstances which trigger the outpour of refugees from happening. Aside from holding origin countries accountable for their actions to this end, this research primarily reinforces the idea that the non-refoulement principle is not a free license to indefinitely force asylum States to dispense relief. The approach to such problem stands on several viewpoints: the dissonance between the 1951 Refugee Convention and current refugee trends, the strong potential legal bases for invoking the right to compensation presently available, and certain conceivable standards that are appropriate to be applied in the discharge of such right.

Kata Kunci : refugee, non-refoulement, asylum, State responsibility, compensation, sovereign equality, human rights