IMPLEMENTASI PERUBAHAN PLAFON KREDIT DALAM SKMHT UNTUK KREDIT TERTENTU BERDASARKAN PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2017

TIKA AYU NOVITA DEWY, Dr. Ninik Darmini, S.H., M.Hum

2019 | Tesis | MAGISTER KENOTARIATAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi atau penerapan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 di Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Boyolali dengan mengambil sampel penelitian pada Bank Jateng Cabang Pembantu Simo dan Bank Perkreditan Rakyat BKK Kantor Pusat Boyolali dalam pemberian kredit tertentu terikait dengan pengikatan benda jaminan berupa tanah yang diberikan. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yuridis yang didukung dengan wawancara narasumber. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang diawali dengan meneliti data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan, kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap data masyarakat. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi pustaka, pengamatan, dan wawancara. Analisis dalam tesis ini menggunakan analisis data kualitatif . Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi terhadap Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 di Bank Jateng Cabang Pembantu Simo Boyolali dan Bank Perkreditan Rakyat BKK Kantor Pusat Boyolali di Kabupaten Boyolali belum terlaksana sama sekali. Hal tersebut dikarenakan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Penetapan Batas Waktu Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Untuk Menjamin Pelunasan Kredit Tertentu, banyak bertentangan dengan aturan internal Bank. Bahkan bisa menjadi membahayakan pihak Bank sebagai kreditor apabila diterapkan. Sehingga pihak Bank lebih mengutamakan untuk menerapkan aturan internal masing-masing Bank dalam pemberian kredit dan tata cara pengikatan benda jaminan.

The purpose of this study is to find out how the implementation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2017 in Commercial Banks and Rural Banks in Boyolali Regency by taking research samples at Bank Jateng Simo Auxiliary Branch and Bank Perkreditan Rakyat BKK Boyolali Head Office in the provision of certain loans by binding collateral in the form of land given . This is a juridical empirical study supported by interviewees. Empirical legal research is research that begins with examining secondary data obtained from literature, then proceed with research on primary data in the field, or on community data.Through research ,Primary data is obtained directly from the first source, namely the behavior of citizens,. The method of collecting data in this study uses library research methods, observations, and interviews. The analysis in this thesis uses qualitative data analysis. The results showed that the implementation of Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 22 of 2017 at Bank Jateng Simo Boyolali Sub-Branch and Rural Bank BKK Boyolali Head Office in Boyolali District had not been implemented at all. This is because the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 22 Year 2017 concerning the Determination of the Deadline for Use of Power of Attorney Charges Mortgage Rights to Guarantee the Repayment of Certain Loans, many contrary to the Bank's internal rules. when applied It can even be dangerous for the Bank as a creditor. So that the Bank prioritizes applying the internal rules of each bank in granting credit and binding procedures for collateral objects.

Kata Kunci : Bank, Kredit, SKMHT, Jaminan