EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GORONTALO)

ABDUL RAZIK LUNETO, Prof. Indra Bastian, M.B.A., Ph.D

2019 | Tesis | MAGISTER SAINS AKUNTANSI

Sistem pengukuran kinerja merupakan alat yang dapat digunakan oleh manajer publik untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan dapat meningkatkan kinerja pemerintah yang secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah itu sendiri. Di Indonesia model sistem pengukuran kinerja tersebut tercermin melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk menetapkan dan mengukur kinerja pada instansi pemerintah yang meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan reviu serta evaluasi kinerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana sistem pengukuran kinerja (SAKIP) diterapkan di pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Analisis dilakukan dengan 1) melihat pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, 2) menilai kualitas dokumen perencanaan kinerja. 3) menganalisis indikator sasaran, 4) menganalisis indikator kinerja utama, 5) menganalisis laporan realisasi anggaran, 6) menjelaskan mekanisme pengumpulan data kinerja, 7) melihat proses pelaporan kinerja, 8) melihat proses evaluasi kinerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh dari proses wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sistem pengukuran kinerja Kabupaten Gorontalo yang terdiri dari proses perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi belum menunjukkan hasil yang maksimal. Meskipun secara pemenuhan, dokumen perencanaan hingga pelaporan telah terpenuhi dengan baik, namun secara kualitas belum menunjukkan kualitas yang baik. Dari sudut pandang teori institusional penerapan sistem pengukuran kinerja di Kabupaten Gorontalo juga mengalami fenomena isomorfisma institusional. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti tekanan regulasi, kurangnya sumberdaya yang handal serta lingkungan organisasi yang menuntut adanya persaingan.

The performance measurement system is a tool that can be used by public managers to improve the quality of decision making and government performance which indirectly increases public trust in the government. In Indonesia the performance measurement system model is reflected through the application of the Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP is a systematic series of activities, tools and procedures designed to establish and measure performance in government agencies that include strategic plans, performance agreements, performance measurement, performance data management, performance reporting and review and performance evaluation. The aims of this study was to examine how the performance measurement system (SAKIP) was applied in the regional government of Gorontalo Regency. Analysis was carried out by; 1) looking at the fulfillment of performance planning documents, 2) assessing the quality of the performance planning documents. 3) analyzing target indicators, 4) analyzing key performance indicators, 5) analyzing budget realization reports, 6) explaining mechanisms of performance data collection, 7) looking at the processes of performance reporting and 8) looking at the processes of performance evaluation. This study used qualitative research methods. Data was obtained from the interview process and documentation. The results show that in general the Gorontalo District performance measurement system consisting of planning, measurement, reporting and evaluation processes hasn't been showing maximum results. Although in compliance, the planning documents to reporting have been fulfilled well, but in quality they have not shown good quality. From the point of view of institutional theory the application of a performance measurement system in Gorontalo Regency also experiences the phenomenon of institutional isomorphism. This is caused by factors such as regulatory pressure, lack of reliable resources and an organizational environment that demands competition.

Kata Kunci : Kata kunci: pengukuran kinerja, SAKIP, teori institusional.