IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REGULASI KAMPANYE DI MEDIA PENYIARAN PADA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

DIMAS PRASETYA, Novi Kurnia, M. Si,. M.A., Ph.D.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU KOMUNIKASI

Penelitian ini bertujuan untuk membedah proses implementasi kebijakan regulasi kampanye di media penyiaran dalam pelaksanaan kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur tahun 2018. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan regulasi yang dilakukan oleh badan pelaksana kebijakan (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Timur, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur) belum berjalan secara efektif. Hal ini ditandai dengan minimnya koordinasi antar badan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang memiliki irisan yang serupa yaitu pengawasan dan pemantauan kampanye di media penyiaran. Kurangnya koordinasi antara ketiga badan pelaksana tersebut disebabkan tidak hadirnya forum Gugus Tugas yang merupakan wadah komunikasi dan koordinasi sebagaimana yang dicontohkan oleh lembaga yang sama pada level pusat. Hasil penelitian berikutnya proses komunikasi yang terjadi antara badan pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan (lembaga penyiaran) bersifat satu arah dan tidak secara efektif menyentuh target sasaran secara menyeluruh.

This study aims to dissect the process of implementing campaign regulation policy in broadcast media in the campaign implementation for the election of the Governor and Vice Governor of East Kalimantan in 2018. The results of this study indicate that the implementation of regulatory policies carried out by the policy Implementing Agencies Election Supervisors of the Province of East Kalimantan, and the East Kalimantan Regional Indonesian Broadcasting Commission have not run effectively. This is indicated by the lack of coordination between the implementing agencies of the policy in carrying out their duties and authorities which overlap each other, namely supervision and monitoring of campaigns in broadcast media. The lack of coordination between the three implementing agencies was due to the absence of a Task Force forum which was a forum for communication and coordination as exemplified by the same institution at the national level. The results of the next research process shows that the communication which occurs between implementing agencies and policy targets (broadcasting institutions) is still a one-way communication which does not effectively touch the target as a whole.

Kata Kunci : kebijakan komunikasi, implementasi kebijakan, kampanye, media penyiaran