KOMUNIKASI ORGANISASI UNTUK PENCEGAHAN KORUPSI (Studi Kasus Komunikasi Internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Langsa dalam Merespons Program Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2018)
MUHAMMAD RIDHO, Dr. Phil Hermin Indah Wahyuni, S.I.P, M.Si
2019 | Tesis | MAGISTER ILMU KOMUNIKASIMenteri Keuangan memberikan instruksi kepada seluruh instansi pemerintah lingkup Kementerian Keuangan untuk melaksanakan program Pembangunan Zona Integritas sebagai upaya pencegahan korupsi. Instruksi Menteri Keuangan tersebut merupakan stimulus untuk direspons oleh seluruh instansi lingkup Kementerian Keuangan termasuk KPPN Langsa di dalamnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menelusuri bagaimana komunikasi internal KPPN Langsa dalam merespons program Pembangunan Zona Integritas tahun 2018. Penelitian ini menggunakan Teori Informasi Organisasi Karl Weick yang memandang komunikasi sebuah dasar pengorganisasian manusia dan memberikan dasar pemikiran untuk memahami bagaimana manusia berorganisasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kegiatan untuk kemudian dilakukan analisis data dengan model Miles & Huberman yang menggunakan tiga tahapan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KPPN Langsa merespons stimulus dari Menteri Keuangan dengan melaksanakan program Pembangunan Zona Integritas pada tahun 2018. KPPN Langsa memaknai bahwa program pembangunan zona integritas adalah upaya yang dilakukan pemerintah untuk mencegah perilaku korupsi. KPPN Langsa menyambut positif pelaksanaan program tersebut kemudian membentuk Tim dan menentukan langkah-langkah pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas tahun 2018. Kegiatan yang dilakukan adalah internalisasi dan eksternalisasi program. Kesimpulan penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan program pada tahun 2018 belum optimal karena masih terdapat hambatan-hambatan akibat kurangnya koordinasi antar anggota tim, kurangnya keterlibatan aktor dalam tim dan kurangnya penguasaan anggota tim terhadap tugas masing-masing.
The Minister of Finance gave instructions to all government agencies within the Ministry of Finance to implement the Integrity Zone Development program as an effort to prevent corruption. The Minister of Finance's instruction is a stimulus to be responded by all agencies within the Ministry of Finance including KPPN Langsa in it. The purpose of this study is to explore how the internal communication of KPPN Langsa responds to the Integrity Zone Development program in 2018. This research uses Karl Weick's Organizational Information Theory which views communication as a basis for organizing humans and provides a rationale for understanding how humans organize. This study uses a case study research method with a qualitative approach, data collection is done through interviews, observation and documentation of activities to then analyze the data with the Miles & Huberman model which uses three stages, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. The results of this study indicate that the KPPN Langsa responded to the stimulus from the Minister of Finance by implementing the Integrity Zone Development program in 2018. The KPPN Langsa meant that the integrity zone development program was an attempt by the government to prevent corrupt behavior. KPPN Langsa positively welcomed the implementation of the program and formed a Team and determined the steps to implement the Integrity Zone Development program in 2018. The activities carried out were the internalization and externalization of the program. The conclusion of the study shows that the implementation of the program in 2018 was not optimal because there were still obstacles due to lack of coordination between team members, lack of involvement of actors in the team and lack of mastery of team members on their respective duties.
Kata Kunci : komunikasi internal, korupsi, pembangunan zona integritas, KPPN Langsa, stimulus, respons