E-READINESS : PENILAIAN KESIAPAN KEMENTERIAN KOMINFO DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT MENGGUNAKAN FRAMEWORK STOPE MODIFIKASI

ROSSI ADI NUGROHO, Dr. Yuyun Purbokusumo, M.Si.

2019 | Tesis | MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau yang dikenal dengan e-government telah terbukti dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan keadilan dalam penyediaan layanan publik; menciptakan efisiensi dan efektivitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan publik. Dalam prakteknya ditemukan hasil yang berbeda karena kondisi kesiapan yang berbeda-beda. Banyak kegagalan penerapan e-government karena pemerintah tidak mengetahui kesiapannya dan keputusan yang dibuat tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang memadai. Di Indonesia, setelah hampir 2 (dua) dekade pelaksanaan e-government yaitu sejak adanya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional penerapan e-Government belum menunjukan hasil yang optimal dan berada dibawah rata-rata regional asia tenggara. Penelitian ini berfokus untuk menilai tingkat kesiapan atau e-readiness di tingkat pemerintah pusat yaitu di Kementerian Kominfo, karena pemerintah adalah aktor utama penerapan e-government dan pemegang kunci berhasilnya atau gagalnya suatu negara dalam penerapan e-government dengan mengadopsi framework STOPE dan modifikasi dengan melakukan penambahan domain anggaran sebagai domain. Penelitian dilakukan dengan menggunakan kuisoner tertutup dan terbuka yang dibagikan kepada seluruh pegawai yang menangani e-government. Hasilnya menunjukan bahwa kesiapan Kementerian Kominfo berada dalam kondisi cukup siap. Adapun Critical issue yang menjadi temuan penelitian ini adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan terutama dalam hal pengembangan Teknologi dan SDM, kurangnya komitmen pimpinan dan stakeholder terkait dalam penerapan e-government; keterbatasan regulasi dan NSPK e-government; keterbatasan sistem perangkat keras, perangkat lunak, serta perlindungan keamanan jaringan/data dan tidak adanya prosedur pengechekan, upgrade dan update berkala; keterbatasan SDM baik secara kualitas maupun kuantitas; kurangnya dukungan atau literasi dari instansi terkait seperti lembaga penelitian, pendidikan dan pelatihan.

Electronic governance system implementation, known as e-government proves to escalate accountability, transparency and justice in public service, generate bureaucracy efficiency and effectivity, strive public participation and stakeholders in public policy formulation. In practice, the result is diverse due to the scale of readiness. Unreadiness and decision making that not based on adequate evidences cause the failures of e-government implementation. More than two decades of implementation under the President Decree Number 3/2003 about Policy and National Strategy, e-government applied by Indonesian government shows no optimal result and stays under average of Southeast Asia's based on E-Government development Index. The focus of this research is to assess readiness level of e-readiness in central government, The Ministry of Communication and Information Technology of Republic of Indonesia as the main actor in e-government and the key success of its implementation with STOPE framework adoption and modification by employing budget as domain.The research is performed by using closed and open questionnaires for officers who are in charge in e-government policy implementation. The result shows that ministry of Communication and Information Technology readiness level is satisfactory. Therefore, critical issues found are the limitation on budget allocation in Research and Development in Information Technology and Human Capital; lack of commitment from the top management; insufficient hardware, software and data security facility, including absence of valuation, periodic upgrade and update procedure of those; inadequate human capital in quality and quantity; and finally deficiency in support or literacy from relevant agencies such as research, education and training institutions.

Kata Kunci : e-government, e-readiness, pemerintah, penilaian, stope, anggaran