Pemenuhan Hak Pendidikan Masyarakat Asli di Australia Pasca National Apology Day 2008: Studi Kasus Implementasi The Aboriginal and Torres Strait Islander Education Action Plan (The Plan) Tahun 2011-2014

RICO TAMARA SITOMPUL, Dr. Dafri Agussalim, M.A.

2019 | Skripsi | S1 ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

Skripsi ini menjelaskan tentang efektivitas pemenuhan hak pendidikan masyarakat asli di Australia melalui implementasi kebijakan the Aboriginal and Torres Strait Islander Education Action Plan (the Plan) tahun 2011-2014. Permohonan maaf yang disampaikan oleh Pemerintah Australia kepada masyarakat Aborigin secara khusus kepada the Stolen Generation dalam peristiwa yang dikenal sebagai National Apology Day menjadi awal dari serangkaian gerakan rekonsiliasi terhadap masyarakat Aborigin dan Orang Kepulauan Selat Torres yang diikuti dengan penciptaan kebijakan the Plan. Kepentingan Australia sebagai negara yang menggunakan prinsip good international citizen untuk mewujudkan citra negara yang baik dalam kebijakan luar negerinya menjadikan penerapan kebijakan the Plan sebagai suatu tindakan yang relevan. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat ketidakefektivan dalam upaya pemenuhan taraf pendidikan masyarakat asli di Australia. Hal ini didasari kepada ketidaktercapaian atas target indikator yang terdapat dalam tiga dari enam domain utama kerangka kerja the Plan serta peninjauan atas kebijakan tersebut menurut United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) yang telah melanggar beberapa ketentuan dalam mengatur hak-hak masyarakat asli. Ketidakmaksimalan dalam upaya pemenuhan tersebut menjadi indikasi yang menunjukkan adanya kepentingan pragmatis oleh pemerintah Australia dalam melaksanakan serangkaian kebijakan rekonsiliasi dengan tujuan utama mendatangkan dukungan publik serta meningkatkan legitimasinya sebagai negara middle power yang menggunakan prinsip good international citizen dalam kebijakan luar negerinya.

This thesis explains about the effectiveness of fulfilling the education rights of indigenous people in Australia through the implementation of the Aboriginal and Torres Strait Islander Education Action Plan (the Plan) policies in 2011-2014. The apology delivered by the Australian Government to Aboriginal communities specifically to the Stolen Generation during the event known as the National Apology Day was the beginning of a series of reconciliation movements on Aboriginal and Torres Strait Islander peoples followed by the creation of the Plan policy. Australia's interest as a country that uses the principle of a good international citizen to actualize a good-state image of its foreign policy makes the implementation of the Plan a relevant action. Based on the research findings, there is ineffectiveness in efforts to fulfill the standard of education of indigenous people in Australia. This is based on the lack of achievement of the target indicators lied in three of the six main domains of the Plan's framework and the review of this policies according to the United Nations Declarations on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) which have violated several provisions in regulating the rights of indigenous peoples. The ineffectiveness of education standard fulfillment showed an indication of the existence of a pragmatic interest by Australia government in implementing a series of reconciliation policies with the main goal of bringing public support and increasing its legitimacy as a middle power country that uses the principle of good international citizens for its foreign policy.

Kata Kunci : Australia, the Plan, Aborigin dan Orang Kepulauan Selat Torres, UNDRIP, middle power country, good international citizen